Uncategorized

Ketika Seorang Saudagar Ingin Menjadi Presiden

Tulisan ini ditulis menjelang pemilihan presiden 2009.

Menjelang pemilihan presiden masing-masing pasangan capres dan cawpres “rajin” melempar isu untuk memojokan pesaingnya. Salah satunya tentang isu dwifungsi pengusaha-penguasa. Berbahayakah jika seorang saudagar menjadi presiden?

Isu dwifungsi pengusaha-penguasa kembali menguak. Isu ini kembali ramai dibicarakan setelah calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pejabat publik yang berbisnis dalam pidato politikya Kamis (4/6) lalu di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Timur. SBY berpendapat pejabat semacam itu tidak dapat sepenuhnya mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

SBY juga menuding anggota keluarga pejabat publik yang turut berbisnis dengan menyalahgunakan kewenangan menjadi penyebab kejatuhan ekonomi Indonesia sepuluh tahun lalu. SBY berjanji jika nanti diaterpilih lagi akan melakukan reformasi birokrasi di sektor kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, pengadilan, dan lainnya. Menurutnya, jika sektor-sektor tersebut berhasil dibenahi, hal tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang lebih kondusif.”Saya akan secara gigih membentuk pemerintahan yang semakin bersih,” ujar SBY.

Isu dwifungsi pengusaha-penguasa ini nampaknya digunakan untuk menyentil pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang pengusaha. Namun Andi Malarangeng salah satu tim sukses SBY-Boediono membantah jika pernyataan SBY dianggap memojokan pasangan capres lainnya. Menurutnya tema kampanye SBY adalah Pemerintahan Bersih. Salah satu yang dibahas adalah kalau pejabat berbisnis harus bebas dari konflik kepentingan, harus transparan dan harus sesuai dengan azas kepatutan. “Agar pejabat bisa konsentrasi dalam menjalankan pemerintahan. Jangan sampai dengan berbisnis terjadi konflik kepentingan,” jelasnya.

Fenomena JK

Dalam hal dwi fungsi pengusaha-penguasa nampaknya Danang Widoyoko koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) sependapat dengan SBY. Menurutnya presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang pengusaha berpotensi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Naluri pengusaha akan tetap membawa kebiasaan bisnis di mana pun ia berada.”Katakanlah presidennya orang perikanan, dana perikanan secara tidak langsung akan lebih besar,” ujarnya dalam diskusi ‘Capres-Cawapres Pengusaha, Berbahayakah?’ yang digelar di Hongkong Cafe, Jl Sunda, Jakarta, Kamis (4/6/2009). Danang juga berpendapat di hampir semua negara pengusaha akan melakukan segala cara agar bisa merapat ke pemerintahan.

Dalam diskusi tersebut Pengamat Ekonomi Faisal Basri memberikan contoh ketidakberesan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat dwifungsi pengusaha-penguasa. Faisal mencontohkan persoalan listrik di Indonesia tidak akan pernah beres kalau dipegang Jusuf Kalla, karena di dalamnya ada konflik kepentingan. Hal sama terjadi dalam proyek pembangunan monorail.”Monorail awalnya akan dikerjakan konsorsium A, lalu konsorsium B, akhirnya ke Bukaka tapi tidak punya uang. Lalu cari sampai Timur Tengah nggak dapat-dapat juga. Akhirnya seperti ini, malah merugikan rakyat,” kata Faisal. Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan jalan tol dimana Sekretaris Wakil Presiden malah menjadi komisaris jalan tol.

Selain itu Faisal juga mengkritik proyek pembangunan bandara di berbagai daerah. Dalam pandangannya pembangunan bandara tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya sistem transportasi yang massal dan berkesinambungan. Seharusnnya kata Faisal yang dibangun pelabuhan. Sedangkan pelabuhan yang selama ini dibangun untuk mengangkut mobil, bukan untuk kebutuhan rakyat. Menurut Faisal pembangunan pelabuhan itu terkait dengan salah satu salah satu bisnis keluarga Jusuf Kalla. “Jusuf Kalla punya bisnis mobil di Makassar,” ujarnya. Faisal juga menduga pengangkatan Sofian Djalil sebagai Menteri Negara BUMN juga bagian dari cara Jusuf Kalla mengamankan bisnis pribadi yang berasal dari proyek-proyek BUMN.”Sofyan Djalil itu orang dekat JK,” pungkasnya.

Sejatinya, tak cuma Jusuf Kalla yang selama ini menjadi pejabat dengan latar belakang pengusaha. . Dalam jajaran kabinet SBY, juga ada Aburizal Bakrie, Menko Kesra yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian. Ical, begitu biasa Aburizal memliki kerjaan bisnis Grup Bakrie. Kelambanan pemerintah dalam menangani korban lumpur panas Lapindo Brantas tak jarang dikait-kaitkan dengan keberadaan Ical di pemerintahan. Selain Ical juga ada nama Fahmi Idris (Grup Kodel) yang kini menjadi menteri perindustrian, sebelumnya sempat menjadi Menaker.

Calon wakil presiden dari Parati Gerindra Prabowo pun memiliki latar belakang pengusaha. Setelah melepas karir cemerlangnya di militer anak Sumitro Djojohadikusumo ini mengalihkan potensinya ke bisnis. Kerajaan bisnis Prabowo dikenal dengan nama Nusantara Energy, sebuah grup bisnis yang bergerak dalam pengelolaan dan perdagangan beberapa komoditas sumber daya alam. Mulai dari kelapa sawit, minyak bumi, pertambangan, pulp dan juga perikanan.

Saudagar pun Punya Hak Menjadi Presiden

Jelas saja isu dwifungsi pengusaha-penguasa yang dihembuskan SBY membuat kubu pasangan JK-Win meradang. Tim Kampanye Nasional capres-cawapres JK-Win mempertanyakan pernyataan yang menyatakan bahwa berbahaya jika pengusaha menjadi pejabat. Kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih besar, misalnya menguntungkan bisnis keluarga. Menurut Fadhil Hasan salah satu tokoh tim sukses JK-WIN semua profesi memiliki peluang yang sama untuk melakukan KKN.

Sedangkan menyangkut bisnis Jusuf Kalla Fadil membantah tudingan proyek monorel dan pembangunan tenaga listrik 10.000 megawatt terkait perusahaan keluarga Jusuf Kalla. “Bisnis keluarga JK itu tidak dekat dengan pemerintah, misalnya mobil, rumput laut. Hanya sedikit saja yang dekat dengan pemerintah,” tandasnya Jumat(5/6) lalu di Jakarta

Yuddy Chrisnandi bagian humas dan juru bicara tim sukses JK-Win mengatakan bahwa 95% bisnis yang dikelola oleh keluarga Jusuf Kalla baik itu anaknya, atau iparnya, adalah bisnis yang berhubungan langsung dengan sektor riil kemasyarakatan, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Misalnya jual mobil, pabrik semen, toko, mall dan perhotelan. “Sekitar 5% saja yang terkait dengan pengadaan proyek-proyek yang ada dipemerintahan,”ucapnya. Yuddy juga menambahkan bahwa sekarang ini kan tidak sama dengan dulu. Semuanya serba transparan, semua serba tender dan ada pengawasan dari pers. Kalau sampai terjadi pelanggaran, pers bisa langsung melaporkan. “Tidak ada satupun bisnis keluarga dari Pak JK yang melanggar aturan-aturan dan difasilitasi oleh kekuasaan Pak JK,”tegasnya.

Selama Jusuf Kalla masuk dalam sistem pemerintahan, mulai menjadi kepala BULOG, menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan, Menko Kesra, kemudian Wapres tidak ada konflik kepentingan. “Tidak ada satu pun kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk bisnis keluarga. Jadi tergantung orangnya. Kalau ketemu orang yang seperti itu harus diproses secara hukum,”cetusnya.

Sofyan Wanadi ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan tegas membela Jusuf Kalla dan mengkritik materi kampanye seorang capres di Kemayoran tentang bisnis keluarga pejabat. ”Saya bela Pak JK karena seolah-olah pengusaha tidak boleh jadi presiden.Kenapa ada pembedaan? Kita sama-sama bayar pajak. Bahkan pengusaha bayar pajak lebih banyak. Itu black campaign yang tidak laku,” ujarnya,

Sofjan malah mempertanyakan balik posisi jabatan presiden Republik Indonesia yang selama ini hanya diduduki para politikus dan jenderal.“Kenapa hanya politisi. Kenapa hanya jenderal,” kata Sofjan Sabtu (6 /6) ketika menghadiri deklarasi Relawan Berani Bangkit Mandiri di Panti Trisula Perwari, Jakarta Pusat. Selain mempertanyakan mengapa cuma politikus dan jenderal yang jadi presiden, Sofjan juga mempersoalkan kesan yang selama ini muncul bahwa seolah-olah kalangan pengusaha Indonesia dianggap tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin pemerintahan.“Kenapa harus takut pengusaha jadi presiden. Kesannya pengusaha identik dengan KKN. Padahal kami sebagai pengusaha juga punya etika,” katanya.

Justru menurut Sofyan dengan latar belakang pengusaha, diharapkan bisa mendobrak kebuntuan aturan birokrasi sehingga ekonomi bisa tumbuh diatas 7%.
Aturan Main untuk Menjaga Konflik Kepentingan

Christianto Wibisono chairman Global Nexus Institute menilai terjunnya pengusaha ke dunia politik merupakan konsekuensi dari sistem politik demokratis. Dalam sistem politik demokratis terbuka para pengusaha dan profesional bebas untuk menjadi politisi dan bukan hanya terbatas untuk pejabat, pegawai negeri dan aktivis lembaga swdaya masyarakat (LSM). “Jadi ini berlaku diseluruh sistem politik demokrasi liberal,”ungkapnya.

Dalam pandangannya alasan para pengusaha itu terjun ke dalam dunia politik karena untuk mempertahankan interest mereka dari pengaruh politisi yang semakin terfragmentasi diantara tiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. “Jadi mereka ingin ikut dalam proses pelaksanaan kebijakan politik yang bisa mempengaruhi kepentingan mereka sebagai pengusaha,”ujarnya.

Taufiequrrahman Ruki mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan yang dikhawatirkan dari dwifungsi pengusaha-pengusaha adalah jika sampai terjadi konflik kepentingan. Menurutnya konflik kepentingan para pejabat negara merupakan akar dari korupsi. Selain itu juga ada potensi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan perusahaan.”Seorang pejabat yang juga pengusaha akan memerlukan fasilitas-fasilitas yang berasal dari kekuasaan,” kata Taufiequrrahman.

Seorang pejabat yang juga pengusaha kemungkinan juga akan menyulitkan bawahan mereka dalam menegakkan aturan dan akan membuat setiap keputusan yang dibuat pemerintah bersifat ’banci’. ”Semua kepentingan yang dibuat akan berpihak pada kepentingan ini dan kepentingan itu,”cetusnya. Itulah sebabnya tambah Taufiequrrahman harus ada aturan yang tegas dengan membuat larangan rangkap jabatan, apakah itu sebagai pimpinan partai atau pengusaha.

Sementara itu Christianto mengatakan saat ia dicalonkan menjadi ketua KPK pernah mengusulkan tiga UU sebagai aturan main bagi pengusaha yang menjadi pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan. Ketiga UU itu adalah UU Amnesti berpenaliti, para pejabat publik dan penyelenggara negara diberi peluang untuk memutihkan praktek KKN masa lalu dengan membayar denda kepada negara.

Lalu UU Pembuktian Terbalik, jika setelah satu tahun, para penyelenggara negara tidak memanfaatkan UU Amnesti Berpenalti maka akan diberlakukan UU PembuktianTerbalik. Seorang pejabat dengan gaji Rp10 juta per bulan tapi hartanya belasan miliar maka tidak akan mungkin membuktikan bahwa hartanya itu dari saluran halal, sebab pasti sarat praktek KKN dan kesempatan untuk memutihkan tidak dimanfaatkan, maka bisa langsung dikenakan pidana dan hukuman berat berupa penyitaan asset dan kurungan. Kemudian UU Anti Konflik Kepentingan mengacu kepada pola mencegah dwifungsi pengusaha dan penguasa. “Waktu itu Panitia seleksi menyatakan bahwa tiga program itu bukan untuk level KPK melainkan untuk calon presiden RI,” ujarnya.

Christianto juga menambahkan bahwa di Amerika Serikat, presidennya harus menempatkan asset bisnis pada lembaga blind trust management sehingga waktu ia mengambil keputusan tidak mencapuradukkan posisi sebagai pejabat publik dengan kepentingan bisnisnya.

Sedangkan menurut Yuddy aturan main untuk menjaga konflik kepentingan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP dan UU Korupsi serta sumpah jabatan. Menurut pria yang juga menjadi anggota komisi I DPR Bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi persoalannya pada aparat yang bertugas menjalankan peraturan apakah inkonsisten terhadap peraturan-peraturan tersebut. ”Peraturannya sudah cukup memadai, tetapi kembali kepada yang menjalankan peraturan apakah inkonsisten terhadap peraturan-peraturan tersebut. Kalau pengusaha dilarang berusaha, apakah nanti semuanya pejabat atau keluarga pejabat, tidak boleh mencari makan? Apakah mereka harus terjun ke politik? Apa tidak lebih bahaya kalau misalnya bapaknya Presiden, anaknya harus jadi anggota DPR, lalu istrinya harus jadi anggota MPR, keluarga harus jadi menteri? Apa tidak lebih berbahaya? Kalau berusaha, usahanya benar sesuai dengan aturan mungkin bisa memberikan nilai tambah, menghasilkan pajak. Bisa membiayai kesejahteraan masyarakat kan lebih bagus. Yang penting tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada,”paparnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s