Ekspansi &Peluang Bisnis

Kredit Karbon Memberikan Keuntungan Lebih Dari Kelapa Sawit

Selain untuk menekan emisi gas rumah kaca kredit karbon juga bisa memberikan keuntungan yang lebih dari kelapa sawit

Sabtu, 17 Oktober 2009 lalu Pemerintahan Maldives melakukan aksi yang mengejutkan dunia. Presiden Maldives Mohammed Nasheed bersama ke sebelas menterinya menggelar rapat kabinet di bawah laut. Suatu aksi yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah negara manapun di dunia. Rapat kabinet yang berlangsung selama 30 menit di pantai sebelah utara Male, ibukota Maldives, di kedalaman 20 kaki itu bukan untuk mencari sensasi ataupun masuk dalam Guinness World Record. Tapi memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada negara yang berpenduduk 369.000 itu beberapa tahun kedepan.

Sebagai negeri kepulauan yang berada di Samudera Hindia dengan tinggi daratan hanya sekitar dua meter di atas permukaan laut., negara Maldives terancam tenggelam. Dengan aksi tersebut Presiden Maldives berharap agar dunia lebih memperhatikan bahayanya pemanasan global dan mengambil langkah nyata untuk mengatasinya.”Kami kini ingin menyadarkan banyak orang bahwa Maldives merupaakan negara yang berada di garis depan (dalam pemanasan global). Ini bukan sekadar isu untuk Maldives, namun juga bagi dunia,” kata Nasheed. Pemerintah Maldives juga berencana untuk membeli wilayah baru bagi rakyatnya untuk mengantisipasi bila tanah air mereka yang lama tenggelam.

Ancaman ini tidak hanya dialami Maladives saja. Ada sekitar lebih dari 40 pulau yang terancam tenggelam. Sejatinya saat ini peradaban manusia tengah terancam. Akibat pemanasan global sudah ada sekitar 25 juta orang terpaksa pindah pada tahun 2007 dan sedikitnya 18 pulau telah tenggelam diseluruh dunia. Kiribati adalah salah satu negara dimana tiga pulau karangnya telah tenggelam. Republik Kiribati berada di Samudra Pasifik, terdiri dari 32 gugus karang jumlah penduduk sekitar 107.800 jiwa.

Dalam dalam sebuah pertemuan dunia, Presiden Republik Kiribati Anote Tang mengatakan bahwa penduduknya telah banyak mengungsi ke negara Australia dan New Zealand. Tong pun berharap agar negara-negara anggota PBB mau membantu menerima masyarakatnya yang mengungsi akibat perubahan iklim “ Ada penduduk yang seluruhnya harus direlokasikan , desa-desa yang sudah ada disana selama lebih dari satu dekade mungkin satu abad, sekarang mereka harus dipindahkan , dan tempat dimana mereka tinggal selama beberapa dekade sudah tiada lagi. Tempatnya telah terkikis habis,” ujarnya.

Indonesia sendiri diramalkan akan kehilangan lebih dari 2000 pulau pada tahun 2050. Saat ini Indonesia telah kehilangan 24 pulau akibat tsunami di Aceh, abrasi dan eksploitasi yang berlebihan. Jelaslah sudah bahwa pemanasan global telah mengancam peradapan manusia dan telah menjadi isu dunia karena itu perlu dilakukan tindakan nyata untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga bisa mengurangi efek terjadinya perubahan iklim. Untuk itulah Pada Desember 2009 lalu, pertemuan internasional soal isu perubahan iklim kembali digelar di Kopenhagen, Denmark. Para delegasi dari berbagai negara berkumpul dan membahsa masa depan bumi ini.

Perdagangan emisi karbon

Penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi dan salah satu unsur penyebab terbesar pemanasan global adalah emisi gas karbon dioksida (CO2). Porsi terbesar pelepasan gas CO2 ke atmosfer adalah sektor industri yaitu sebesar 80%. Sisanya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan lain-lain. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di atmosfer terutama gas CO2, negara-negara di dunia sepakat untuk melakukan penurunan emisi gas CO2 yang tergabung dalam wadah internasional yaitu UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change). Dalam protokol Kyoto, setiap negara diwajibkan untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida rata-rata 5,2% untuk kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012.

Menurut Sulistyowati asisten deputi bidang pengendalian dampak perubahan iklim Kemneterian Negara Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki beberapa program mitigasi dan adaptasi. Program yang terkait dengan mitigasi diantaranya dengan melakukan monitoring emisi gas rumah kaca, melakukan pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan, industri, transportasi, persampahan dan melakukan skema CDM (clean development mecanism) dan skema REDD (reduced emissions from deforestation and degradation).

CDM dan REDD adalah suatu skema perdagangan kredit karbon. REDD adalah kompensasi yang diberikan bila tidak melakukan penebangan hutan sedangkan CDM kompensasi bila melakukan penanaman. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup total emisi di Indonesia adalah 638,975 Gg Co2 eq dan potensi CDM di Indonesia yang akan menjadi sumber devisa negara per Mei 2009 sebanyak 265 juta ton. Munculnya skema kredit karbon menurut Rachmat Witoelar ketua dewan nasional perubahan iklim karena mengurangi emisi karbon dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil prosesnya berjalan lambat. “Bukan hanya lambat tapi lambat sekali bahkan ada perlawanan,” cetusnya. Lalu munculah ide perdagangn karbon (Carbon Trade) sebuah mekanisme pasar yang diperuntukkan untuk menanggulangi pemanasan global.

Di bawah UNFCCC, Negara-negara diijinkan untuk menggunakan sistem perdagangan untuk membantu mereka memenuhi target pengurangan emisi. Apabila suatu negara tidak mampu memenuhi target penurunan emisi, maka negara tersebut dapat membeli ijin pengurangan emisi dari negara yang mempunyai target pengurangan emisi lebih rendah atau negara-negara yang mampu melakukan pengurangan emisi karbon. Pihak swasta atau perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Atau dengan kata lain bagi negara yang tidak mampu memenuhi kewajiban, dapat membeli nilai offset-nya dari negara-negara yang bisa menurunkan emisi karbon tersebut. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan.

Kredit karbon dikeluarkan oleh UNFCCC dalam bentuk CER (certified emission reduction, dalam ton CO2 ekuivalen). CER tersebut selanjutnya dapat dikomersialisasikan di bursa saham karbon, dengan harga berkisar antara 13 – 15 Euro per ton CO2 di bursa saham London pada September 2009 lalu. Rachmat melanjutkan dengan skema REDD negara pemilik hutan, termasuk Indonesia berpotensi memperoleh insentif.

Dalam konfrensi Kopenhagen, Denmark akhir Desember lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mematok target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020. Ada sekitar 26,6 juta hektare lahan yang direncanakan akan diperdagangkan dalam proyek carbon offset. Rachmat memperkirakan dengan penurunan sebesar 26%, Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan lebih dari satu miliar dolar. Sedangkan Indonesia Forest Climate alliance memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh melalui skema REDD yaitu sekitar US$ 500 juta sampai dengan US$2 miliar .

Dari studi yang dipimpin oleh Oscar Venter dari University of Queensland, Australia ternyata keuntungan dari menjual jutaan kredit karbon dari 3,3 juta hektare hutan hujan tropis tidak kalah dari mengkonversi hutan itu menjadi perkebunan kelapa sawit. Program REDD bisa berkompetisi dengan perkebunan kelapa sawit untuk kredit senilai US$ 10 sampai US$ 33 per ton karbon. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Conservation Letters pada 5 Juni 2009 ini juga mengungkpkan keuntungan lainnya dari menjual kredit karbon adalah membuat utuh kekayaan hayati hutan dan 2,1 miliar ton karbon tidak terlepas ke atmosfer

Namun dalam pandangan Firdaus Cahyadi, knowledge sharing officer for sustainable development, OneWorld-Indonesia dalam tulisan yang berjudul Proyek Carbon Offset dan Ketidakadilan Iklim, proyek karbon offset khususnya di sektor kehutanan, justru berpotensi mengusir petani dan penduduk di sekitar hutan yang telah sekian lama memanfaatkan hasil sumber daya hutan secara lestari. Di Ulu Masen, Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya, sekitar 750 ribu hektare tanah rakyat sudah tidak boleh ditinggali dan digarap lagi. Di Muara Jambi, para petani harus berjuang melindungi tanah pertanian mereka seluas 101 ribu hektare tanah yang diklaim menjadi kawasan konservasi dalam proyek carbon offset.

Menurut Firdaus sejatinya, sebagai negara berkembang, Indonesia belum memiliki kewajiban untuk mengurangi gas rumah kaca. Negara-negara maju sebagai penyebab perubahan iklimlah yang seharusnya lebih bertanggung jawab menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam negerinya masing-masing. Firdaus juga berpendapat bahwa negara-negara berkembang adalah korban perubahan iklim yang dipicu oleh keserakahan negara-negara maju dalam mengkonsumsi energi fosil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s