Sengketa Bisnis

Blitz Mengugat Dominasi Grup 21 Cineplex

Grup 21 Cineplex diduga menggunakan posisi dominannya untuk menekan sejumlah produser film nasional agar tidak menayangkan filmnya di bioskop lain. Blitzmegaplex tidak tinggal diam. Perusahaan yang dinahkodai oleh Ananda Siregar ini melaporkannya ke KPPU. Tak tanggung-tangung Grup 21 Cineplex diduga melanggar delapan pasal UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Ananda Siregar nampaknya sudah gerah dengan sepak terjang PT Nusantara Sejahtera Raya (Grup 21 Cineplex) yang berusaha menghambat dan menghalang-halangi Blitzmegaplex dalam mendapatkan copy film nasional. Presiden direktur PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex) ini akhirnya pada 5 Juni lalu melaporkan Grup 21 Cineplex ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut sumber Warta Ekonomi yang dekat dengan pihak Blitzmegaplex Ananda geram karena selama ini Grup 21 Cineplex melakukan berbagai cara agar Blitz tidak mendapatkan copy film-film nasional, salah satunya adalah dengan menekan produser, khususnya produser-produser baru agar tidak menayangkan filmnya di Blitz. Jika ada dari mereka yang melanggar , Grup 21 Cineplex mengancam untuk tidak menayangkan film mereka di jaringan bioskop 21 Cineplex.

Bahkan, ujar sumber tersebut salah satu sahabat Ananda, teman kongkow yang menjadi produser pun menolak menayangkan filmnya di Blitz.“Bayangkan saja sahabat Pak Ananda pun yang memproduksi film sampai ketakutan memutar filmya di Blitz. Jadi Pak Ananda semangat sekali untuk melaporkan kasus ini ke KPPU,”ungkap sumber tersebut

Kehadiran Blitz bisa dibilang memang mengusik “kenyamanan” yang dinikmati sendiri oleh Grup 21 Cineplex. Maklum, selama dua puluh tahun lebih bisa dikatakan Grup 21 Cineplex melenggang sendiri karena tidak memiliki pesaing yang seimbang dari sisi kualitas film, layanan maupun modal sampai akhirnya di 2006 Blitz hadir. Blitz hadir untuk pertama kalinya di Bandung pada Oktober 2006. Idenya berasal dari dua anak muda, David Hilman dan Ananda Siregar . Mereka ingin memberikan pengalaman berbeda bagi para penikmat film dengan memberikan layanan yang tidak didapat di bioskop lainnya. Seperti jumlah layar yang lebih banyak dan ruang tunggu yang nyaman. Selain itu Blitz juga memberikan alternatif tontonan film lebih beragam dengan memutar film-film independen dari Eropa, Asia, yang tidak diputar oleh bioskop 21.

Gayung bersambut, Quvat Management Pte. Ltd., perusahaan investasi yang dijalankan oleh sejumlah bekas pegawai Farallon Capital Management LLC, tertarik pada ide Ananda dan bersedia memodalinya. Ananda sebelumnya pernah menjadi eksekutif di Farindo Investment Ltd., yang 90% sahamnya dimiliki Farallon dan sisanya dikuasai Alaerka Investment Ltd. milik Grup Djarum Quvat. Dengan investor besar di balik Blitz, wajar jika Grup 21 Cineplex ketar-ketir. Apalagi kehadiran Blitz berhasil memikat hati penonton. “Tiga bulan pertama ketika kita hadir di Bandung kita berhasil meraih pangsa pasar di Bandung hingga 54%,” ujar Rusli Eddy direktur marketing Blitzmegaplex.

Sukses di Bandung itu membuat Ananda makin bersemangat mengembangkan bisnisnya ke Jakarta dengan hadir di Grand Indonesia dan Pacific Place, Sudirman. Dalam waktu dekat Blitz juga akan membuka jaringan di kawasan belanja di Serpong, Tangerang dan Surabaya.

Sumber itu lalu melanjutkan, selain menghambat dalam mendapatkan copy film, Grup 21 Cineplex juga berusaha menghalang-halangi ekspansi Blitz di Surabaya. Di kota Pahlawan itu Blitz sedianya akan hadir di mall yang dibangun oleh salah satu pengembang di sana. Kerja sama Blitz dan pengembang itu sudah dituangkan dalam nota kesepahaman dan Blitz sudah memberikan uang muka. Tetapi, nampaknya Grup 21 Cineplex mengendus kerja sama tersebut dan mereka melakukan pertemuan dengan pihak pengembang. Setelah pertemuan tersebut tanpa ada alasan yang jelas pihak pengembang ingin membatalkan kerja sama dengan Blitz. “Setelah ada pembicaraan lagi dengan Blitz akhirnya pengembang itu tetap bekerjasama dengan kita,”ungkapnya.

Tak hanya dengan pihak pengembang, kabarnya pihak Grup 21 Cineplex juga meminta kepada salah satu perusahaan minuman untuk tidak mensuplai produknya ke Blitz, jika tidak maka Grup 21 Cineplex tidak akan mengizinkan produk minuman itu untuk masuk ke jaringan bioskop 21. “Jadi yang dilakukan oleh Grup 21 Cineplex sudah sampai sejauh itu,”cetusnya.

Delapan Dugaan

Alexander Lay kuasa hukum Blitz membenarkan bahwa PT Graha Layar Prima pada 5 Juni lalu telah melaporkan Grup 21 Cineplex ke KPPU. Grup 21 Cineplex diduga melanggar delapan pasal dalam UU No 5/1999, yaitu pasal 25 ayat (1) tentang posisi dominan, pasal 19 butir (a), (c) dan (d) tentang penguasaan pasar, pasal 17 ayat (1) tentang monopoli, pasal 18 ayat (1) tentang monopsoni, pasal 24 tentang persekongkolan, pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup, pasal 26 tentang jabatan rangkap, dan pasal 27 tentang pemilikan saham.

Posisi dominan Grup 21 Cineplex bisa dilihat dari penguasaan pangsa pasar bioskop dan jumlah layar. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) pada Febuari 2007, Group 21 Cineplex menguasai 81% bioskop di Jakarta dan 58,5% bioskop di Bandung. Sedangkan jumlah layar Grup 21 Cineplex menguasai 67,6% bioskop di Indonesia dan 76,9% layar di seluruh Indonesia.

Dengan posisinya yang dominan itu Grup 21 Cineplex memiliki posisi tawar yang kuat untuk memaksakan keinginan terhadap produser film nasional atau menekan sejumlah produser film untuk tidak menayangkan filmya di Blitz. Data menunjukkan pada 2007 lalu, Blitz hanya dapat menayangkan sembilan film dari 48 film nasional yang diputar (19%). Lalu pada 2008 Blitz hanya menayangkan 17 Film dari 84 film yang diputar (21%) dan di 2009 sampai bulan Mei Blitz menayangkan 14 film dari 42 film nasional (33,3%). “Film KCB (Ketika Cinta Bertasbih-red) pun tidak di putar di Blitz,” ujar Alex. Leo Sutanto, produser SinemaArt yang memproduksi film KCB ketika dikonfirmasi melalui pesan pendek tidak memberikan jawaban.

Namun tidak semua produser film ditekan oleh Grup 21 Cineplex. Ada tiga pengelompokan, pertama produser-produser yang memiliki kedekatan dengan Grup 21 Cineplex. Kedua kelompok produsen yang memiliki prestasi dan memiliki karakter yang kuat dalam masyarakat. Kelompok kedua ini adalah kelmpok yang sulit didikte oleh mereka Grup 21 Cineplex. Produser yang masuk ke kelompok ini diantaranya Miles Film Production (Mira Lesmana) dan Kalyana Shira Film (Nia Dicky Iskandar Dinata). Sedangkan kelompok ketiga adalah produser yang lemah posisioning-nya.

Bentuk hambatan lainnya yang dilakukan oleh Grup 21 Cineplex adalah upaya penekanan terhadap produser film nasional untuk tidak menayangkan film mereka saat frist run. Blitz hanya mendapatkan kesempatan untuk menayangkan film di saat second run, yaitu pola penayangan yang terlambat beberapa hari dari tanggal penayangan perdana suatu film. “Pola second run ini tentu merugikan terutama pada waktu-waktu high season,”ungkap Alex.

Blitz juga merasakan betapa sulitnya membujuk para produser film Indonesia agar mau memutar filmnya di Blitz. Alasan yang sering kali diungkapkan oleh produser film nasional atau perusahaan distribusi atas kecilnya kesempatan Blitz untuk menayangkan suatu film nasional adalah keterbatasan copy film. Padahal, lanjut Alex faktor tersebut tidak beralasan karena pada prakteknya biaya penggandaan copy film adalah US$1000 per copy dan dalam sehari dapat digandakan sejumlah 50 copy dari satu film. Nilai dari biaya penggandaan itu sangat kecil dibandingkan nilai produksi sejumlah film. “Bahkan Blitz sering menawarkan untuk menanggung terlebih dahulu biaya penggandaan tersebut, namun produser film nasional tetap tidak mau menayangkan film mereka di Blitz,” paparnya.

Lalu pihak Blitz juga pernah mencoba “merayu” dengan sistem bagi hasil yang lebih besar dari yang biasa ditawarkan pihak lain. Umumnya bagi hasil dari tiket setelah dipotong biaya marketing, promosi adalah 50:50. Blitz menawarkan 30 :70. “Mereka tetap tidak mau,”cetusnya.

Menyangkut penghambatan ekspansi Blitz di Surabaya Alex membenarkan hal tersebut. “Jadi beliau (Ananda.red) sendiri sudah membuat MoU dengan pengembang dan sudah membayar DP untuk bisa menyewa gedung bioskop. Belakangan pihak pengembang ada kecenderungan ingin membatalkan kontraknya. Berdasarkan info-info yang diterima oleh Blitz ini terjadi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu. Kita sempat kirim somasi dan akan gugat ke pengadilan kalau dibatalkan,” paparnya. Sayangnya Alex tidak mau menyebutkan siapa nama pengembang yang di maksud dan tidak menjawab apakah tekanan tersebut datang dari Grup 21 Cineplex. “ Yang jelas ada pihak-pihakt tertentu,”cetusnya.

Pihak Grup 21 Cineplex membantah semua tudingan yang ditujukan kepada mereka. Noorca M. Massardi juru bicara Grup 21 Cineplex mengatakan tuduhan itu sudah sejak lama ditujukan kepada mereka dan tidak mendasar. Ia mengatakan tidak ada penjualan film dari produser kepada 21 Cineplex. Eksploitasi film dilakukan secara bersama antara Produser dan Bioskop dengan menggunakan pola bagi hasil. Film diedarkan atau didistribusikan langsung oleh produser atau importir selaku pemegang Hak Cipta atas film yang bersangkutan.

“Silakan anda cek adakah film yang hanya main eksklusif di bioskop 21?. Kalau kami dituduh memaksa produser, bagaimana caranya paksaan tersebut dilakukan? Menurut saya ini tuduhan yang berlebihan dan tidak berdasar, saya kira masyarakat luas tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini,”cetusn ya. Menyangkut penguasaan pangsa pasar Noorca mereka mengaku tidak memiliki data tersebut. “Kami tidak memiliki data market share karena belum pernah melakukan penelitian tentang hal tersebut”

Dugaan Persekongkolan

Hal lain yang menjadi sorotan pihak Blitz adalah persekongkolan antara Grup 21 Cineplex dengan produser-produser tertentu. Pihak Blitz menduga ada beberapa produsen film nasional yang memiliki hubungan istimewa dengan Grup 21 Cineplex. Produser-produser ini memperoleh kesempatan untuk menayangkan film di Grup 21 Cineplex di waktu-waktu high season, misalnya di saat liburan sekolah dan hari-hari libur besar agama. Sebagai timbal baliknya produser film nasional tersebut tidak akan menayangkan filmnya di Blitz. Namun Alex dan pihak Blitz menolak untuk menyebutkan nama-nama produser tersebut. “Data-datanya sudah kita berikan kepada KPPU dan mereka adalah produser film nasional yang paling sering menolak permohonan kerjasama penayangan film yang diajukan oleh Blitz,”ujarnya.

Dari data yang dihimpun Warta Ekonomi, ada beberapa nama produser yang film-filmnya tidak pernah “mampir” di Blitz. (lihat tabel) Di antara produser tersebut tercatat nama Chand Parwez Servia, bos Starvision (PT Kharisma Stavision Plus). Namun, ketika dikonfirmasi, Chand Parwez Servia membantah adanya ‘pemaksaan’ dari pihak bioskop tertentu agar produser film menjual filmnya hanya kepada bioskop tertentu. “Tidak pernah ada,” ungkapnya.

Ia pun menilai tidak ada monopoli dalam industri bioskop. Menurutnya, usaha bioskop adalah usaha yang terbuka. Terbukti dengan masih banyaknya bioskop independen, juga dengan lahirnya grup jaringan bioskop baru seperti Blitzmegaplex dan MPX Grande.

“Monopoli dalam industri bioskop adalah hal yang mustahil, persis seperti dalam industri media. Apakah media yang memiliki pembaca/market share tinggi sertamerta disebut monopoli. Semua ini merupakan akumulasi mekanisme pasar, buah dari manajemen dan pelayanan yang berkesinambungan kepada penonton sebagai konsumennya,”paparnya.

Sayangnya, Chand Parwez enggan menjawab secara gamblang ketika ditanya sebagai produser yang lebih senang mendistribusikan filmnya ke jaringan 21 atau jaringan bioskop lainnya seperti BlitzMegaplex. “Strategi pemasaran film tentunya mempertimbangkan kecocokan gedung bioskop dengan potensi penonton film yang bersangkutan. Apabila salah satu jaringan bioskop telah memiliki unit bioskop yang merata dan mencapai target penonton dari filmnya, tentunya jaringan ini sudah cukup ideal,”jawabnya berkilah.

Menanggapi dugaan persekongkongkolan dengan produser-produser tertentu Noorca menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah ada perjanjian eksklusif dengan produser tertentu. ”Kami tidak pernah terikat perjanjian eksklusif dengan produser manapun,” tegasnya. Menurutnya, peredaran sebuah film nasional ditentukan sepenuhnya oleh produser yang bersangkutan. Pemilihan bioskop dilakukan oleh produser dan tidak semua bioskop 21 masuk dalam pilihan produser karena dianggap tidak memiliki segmen pasar yang cocok dengan film produksinya. Setiap produser, lanjut dia, mempunyai strategi dan kebijakannya sendiri dalam memilih bioskop dengan tujuan untuk memaksimalkan eksploitasi filmnya.

“Bila benar ada tuduhan seperti itu dari Blitzmegaplex, kami sangat prihatin dan menyayangkannya. Monopoli dalam perfilman sangat sulit dilakukan karena film merupakan karya ber hak cipta yang sepenuhnya dikuasai oleh produser dan keberhasilannya sangat tergantung kepada pasar penonton yang tidak dapat dipaksa menonton. Hiburan film bukan kebutuhan pokok yang pasarnya sangat in-elastis. Tidak semua produk bisa dipasarkan di mall, sebagaimana juga tidak semua produk dapat dipasarkan di pasar tradisional, dan kalau itu terjadi bukan berarti telah terjadi Monopoli,” paparnya.

Begitu pula dengan Chand Parwez Servia. Ia membantah keras jika ada persekongkolan penentuan jadwal di high season oleh beberapa produser tertentu dengan timbal balik tidak menayangkan filmnya di bioskop diluar jaringan 21. “Penentuan jadwal itu banyak pertimbangannya,” tegasnya.

Namun penelusuran Warta Ekonomi menemukan bukti kedekatan Chand Parwez Servia dengan pihak Grup 21 Cineplex sudah terjalin sejak lama. Dalam berita negara tentang Perseroan Terbatas, Chand Parwez juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT Camila Internusa Film yang merupakan distributor film-film impor. Di perusahaan yang sama Harris Lasmana menjabat sebagai direktur utama. Harris adalah orang kepercayaan Benny Suherman pemilik Grup 21 Cineplex. Menyangkut hal ini Chand Parwez Servia mengatakan bahwa dia sudah mundur dari jabatan tersebut sejak 1991 dan posisi dia tidak terkait dengan operasional perusahaan. “Jabatan komisaris itu kan tidak terkait dengan oprasional,”ujarnya.

Beri Kebebasan Ruang dan Tayang

Mengenai gugatan Blitz terhadap Grup 21 Cineplex, Garin Nugroho sutradara kawakan sekaligus pengamat perfilman mengatakan dia mendukung siapa saja pihak yang ingin melawan praktek monopoli di industri perfilman Indonesia. “Perfilman Indonesia harus terbuka dan kompetitif,” cetusnya. Menurutnya saat ini sudah bukan lagi jamannya monopoli dan upaya pemberantasan monopoli harus dilakukan.

Namun pria kelahiran Yogyakarta 6 Juni 1961 ini mengingatkan jangan sampai perjuangan ini adalah perjuangan setengah hati. Artinya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja atau kepentingan bisnis semata. Apa lagi saat ini yang sedang “bertarung” adalah dua pemilik modal besar. Mereka harus berjuang untuk kemajuan perfilam Indonesia.

Menurut Garin saat ini setidaknya ada empat hal yang harus diperjuangkan oleh para sinema Indonesia. Pertama jaminan kepastian hukum untuk perlindungan terhadap sistem distribusi film Indonesia. Distribusi film harus terbuka dan adil. Kedua adalah pengawasan terhadap mekanisme perdagangannya. Ini terkait dengan pengawasan terhadap tiket. “Tiket saat ini hanya diawasi oleh pemilik bioskop sendiri dan tidak transparan. Mungkin karena berkaitan dengan pajak,”ucapnya.

Ketiga adalah tidak boleh satu perusahaan pun memonopoli hak tayang terhadap ruang tayang. Terakhir bahwa sinema Indonesia harus diberi kebebasan untuk akses hak tayang di semua jenis bioskop dan tempat dimana pun juga. Selama ini film-film Indonesia mendapat perlakuan yang berbeda dengan film-film luar. Umumnya film-film luar memiliki rentang waktu tertentu untuk tetap ditayangkan di Bioskop meski penontonnya sedikit. Berbeda dengan film Indonesia jika pada hari pertama terlihat tidak diminati bisa langsung dihentikan penayangannnya.

Namun sayangnya selama ini tidak banyak sinema Indonesia yang menyuarakan keempat hal tersebut. Selama ini mereka tidak berani karena takut nanti gulung tikar dan tidak ditayangkan filmnya,” paparnya. Sekarang ini lanjut Garin keberanian sinema Indonesia sedang diuji untuk mengungkap kasus-kasus monopoli.Garin juga memandang perlu adanya lembaga independen yang bisa memantau dan mengontrol keempat hal tadi dengan catatan lembaga tersebut harus benar-benar independen. Artinya tidak terkait dengan pihak distribusi dan pemilik bioskop sehingga kompetisi bisa berjalan dengan sehat.

Sedangkan menurut Heru Effendi praktisi dan juga sutradara film nasional seperti yang dikutip dari salah satu surat kabar nasonal jika dilihat dari jumlah produksi film nasional dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata tidak dibarengi dengan jumlah bioskop dan penyebarannya hingga ke kota-kota kecil dan kabupaten. Justru sejak tahun 1986 hingga 2008 sudah sekitar 107 bioskop yang ditutup karena tidak bisa mengikuti irama permainan yang ada dalam soal peredaran film nasional.

Permasalahan pokoknya adalah penguasaan distribusi film yang ada di Indonesia. Semua bioskop harus mengikuti peraturan jaringan yang didominasi oleh pengusaha tertentu. Kondisi tersebut membuat bioskop di daerah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan copy-copy film yang dapat diputar didaerah dalam waktu bersamaan.

Bukan Kali Pertama Masuk KPPU

Laporan tentang praktek bisnis yang tidak sehat ini sebenarnya bukan yang pertama. Setidaknya sudah tiga kali Grup 21 Cineplex mendapat sorotan dari KPPU. Pertama pada tahun 2002. Ketika itu Monopoly Watch melaporkan kepada KPPU dugaan monopoli atas jaringan, impor dan distribusi Grup 21 Cineplex. Laporan ini berdasarkan pengaduan dari perusahaan Amerika Serikat yang tergabung dalam Motion Picture Association.

Pada 1 April 2003, KPPU menyatakan PT Nusantara Sejahtera Raya (Subentra Nusantara) sebagai pemilik jaringan Studio 21 (Cineplex 21) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.

Kemudian di tahun 2008. KPPU kembali melirik kasus ini karena melihat fenomena Film Ayat-Ayat Cina yang mampu menyihir jutaan orang untuk menontonnya dan ternyata Film AAC ini hanya diputar di jaringan bioskop 21 tapi tidak di Blitz Megaplex. Para investigator KPPU mulai kasak-kusuk, menyiapkan kajian untuk membahas fenomena tersebut. Prosesnya dihentikan oleh KPPU karena tidak cukup bukti. Terakhir pihak Blitz melaporkan pada 5 Juni lalu. Menurut Didik Akhmadi wakil ketua KPPU dugaan yang dilaporkan oleh Blitz saat ini baru masuk tahap klarifikasi. Batas tahap klarifiksi ini sendiri selama 60 hari dan bisa diperpanjang selama tiga puluh hari. “Artinya jika tidak ada perpanjangan maka tanggal 31 Agustus hasil klarifikasi sudah bisa di sampaikan,” cetusnya.

Untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Grup 1 Cineplex pihak KPPU akan memaksimalkan tim sehingga bisa mendapatkan data dan bukti pendukung. Selain itu KPPU juga akan memanggil semua pihak yang terkait. Mulai dari produser, distributor film dan pihak 21 Cineplex. “Kita butuh data pendukung dan alat bukti. KPPU tidak hanya berpegang pada dugaan yang disampaikan pelapor. Nantinya berdasarkan data dan fakta yang didapat jika memang ada pelanggaran pasal yang lain maka akan ditambahkan,”paparnya. Kita tunggu hasil dari KPPU nanti. Akan kah 21 lolos kali ini?.

16 thoughts on “Blitz Mengugat Dominasi Grup 21 Cineplex

  1. mantab infonya…ayo ganyang 21…nggak boleh ada monopoli, opini publik yang dibangun 21 bahwa pemerintah menaikkan bea masuk. padahal enggak. Kenyataanya justru sebaliknya 21 harusnya bayar :
    .a. bea masuk per copy
    b.bea royalty
    c.bea bagi hasil.
    setelah ditelusuri bea dan cukai ternyata sejak th 1995 pihak 21 nggak pernah bayar poin b dan c, akhirnya nunggak. ketika ditagih memboikot masuknya film holywood. yang disalahkan pemerintah….gimana kalo gini ? hajar aja 21.

  2. Halo melayutionghoa.
    Namaku Sherly Fen, saya mahasiswa STIKOM LSPR, Semester akhir jurusan Marketing Communication. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan judul. Analisis strategi kompetitif penantang pasar dan pemimpin pasar di industri bioskop berjaringan di Indonesia (Studi deskriptif terhadap Blitzmegaplex dan 21 CIneplex). Salah satu yang menjadi bagian dari penelitian saya adalah temuan akan dugaan akan posisi dominan yang menyebabkan kemungkinan terjadinya praktik monopoli. Blog dengan artikel ‘Blitz menggugat dominasi group 21 Cineplex ini cukup memiiki data yang sangat informatif dan dapat membantu dalam proses analisis saya.
    Pertanyaan saya.
    1. Bolehkah saya menyadur informasi dari blog ini sebagai salah satu sumber dari analisis yang saya lakukan?
    2. Saya percaya blog ini memiliki sumber yang terpercaya, namun seperti yang diketahui keakuratan data yang didapatkan dari blog hingga saat ini masih diragukan dan dilarang digunakan jika menilik pada peraturan kampus. Ada beberapa bagian yang memang dapat saya temukan di kontan,tempo, namun beberapa bagian seperti sanggahan dari Noorca Massardi selaku juru bicara 21 Cineplex tidak dapat saya temukan di berbagai sumber di internet. Jika diperbolehkan Apakah saya bisa mendapatkan sumber-sumber dari mana data-data ini didapatkan?
    Terima kasih sebelumnya., Saya mengharapkan bantuan dari penulis blog ini.
    Terima kasih.

    Sherlyfen. Sherlyfen@gmail.com.

    1. Hei Sherly, terima kasih udah mau mampir ke blog ku..monggo aja kalau mau digunakan…Tulisan ini adalah hasil liputan saya bersama teman-teman. Untuk Noorca Massardi kami mewawancarainya langsung. Jadi kalau mau dikutip sebutkan sumbernya saja. Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Warta Ekonomi.

  3. ayo blitz maju terus pantang mundur… group 21 besar perusahaannya tapi perhatian dan penghargaan ke karyawan yang dilapangan (di bioskop) kurang…..

  4. pantesannnn blitz yang ada di kapas krampung plasa gak selesai selesai itu toh masalahnya,….tenang jgn takut,..ayoo blitz bikin bisokop sebanyak banykanya biar produser produser mau menayangkannya……ini kayak perebutan kekuasaan ISL dan LPI hahahahahahah

  5. praktek ini sudah berjalan sedemikian lama,,,,sy selaku insan perfilman tahu betul dominasi dari 21 thd penayangan film di indonesia….dan jaringan distributor pun sudah dikuasai hanya bbrpa orang yang notabene adalah keturunan asia selatan semua.dan sama sekali tidak ada niat dan intervensi dari pemerintah utk membenahi hal tsb ( apa sudah dpt sogokan?who knows…)dan dengan seenak jidatnya aja menentukan mana2 film2 yg bisa lama tayang dan tidak.semua disesuaikan dengan kepentingan distributor itu sendiri yg terkenal dg the big four…sampai kapanpun tidak akan bisa maju perfilman indonesia selama bajingan2 monopoli masih berkutat di film indonesia….

  6. wah artikelnya keren..
    ooh ternyata begitu ceritanya..
    pantesan saya suka bingung kenapa beberapa film yg lagi tayang n yg pengen saya tonton tu kenapa ga ada d blitz..
    padahal saya lebih suka blitz daripada 21 karena menurut saya blitz lebih baik dari segi kenyamanan n fasilitasnya dan harga pun bersaing..
    tidak seperti 21 yg dimana harga makin naik tapi kualitasnya masih bikin kecewa..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s