Debitur Nakal Dikejar Dengan Cara Apapun

Untuk mengurangi kerugiannya, Bank Mandiri akan mengejar para debitur nakal dengan cara apapun.

Pada tahun 2005 lau, saat manajemen baru di bawah pimpinan Agus Martowardoyo dibentuk, Bank Mandiri langsung membuat gebrakan dengan megumumkan nama debitor kakap yang kreditnya macet. Debitor tersebut dikelompokkan dalam beberapa kasta mulai dari yang tidak memiliki iktikad baik, belum memiliki iktikad baik, mulai memiliki iktikad baik, dan sudah memiliki iktikad baik.

Di 2009 ini, Bank Mandiri kembali menunjukan taringnya dengan memburu para debitur kakap bermasalah. “Utang harus dibayar. Akan kami kejar dengan cara apapun!” tegas Abdul Rachman, direktur special asset management Bank Mandiri. Pria peraih gelar master business administration (MBA) dari Kansas State University, Amerika Serikat ini, mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas menyelesaikan kredit macet yang tidak jelas penyelesainnya, termasuk membawa ke meja hijau. “Kita harus berani tegas. Ini untuk mengurangi kerugian bank,”ucapnya.

Saat ini setidaknya ada lima debitur kakap yang proses penyelesaian utangnya sedang dikejar oleh Bank Mandiri. Kelimanya adalah Suba Indah, Dewata Royal, Garuda Indonesia, Djajanti Group, dan Buana Indah Group.

PT Suba Indah Tbk saat ini berstatus pailit dan memiliki utang Rp 1,39 triliun. Bank Mandiri telah memperoleh Rp 34,4 miliar dari hasil lelang aset non-boedel pailit. Lalu pada 12 Agustus 2009 dilakukan lelang aset dan berhasil mengumpulkan dana Rp 120 miliar. Dari kedua lelang itu Bank Mandiri akan mendapat bagian sekitar Rp 80 miliar. Namun, hasil lelang tersebut belum menutup kewajiban Suba Indah. Kelompok usaha keluarga Tjokrosaputro ini masih terlilit utang Rp 1,28 triliun.

Perusahaan lain yang terkait dengan Suba Indah adalah PT Primayudha Mandirijaya dan PT Hanson International Tbk. Pada 2008 lalu, Bank Mandiri berhasil memperoleh pelunasan kredit dari PT Primayudha Mandirijaya sebesar Rp 217 miliar. Sedangkan utang PT Hanson International Tbk, perusahaan yang bergerak dalam bisnis batu bara dan telekomunikasi sebesar Rp 152,5 miliar masih belum terbayar. Bank Mandiri berkomitmen terus menagih kewajiban kepada debitur-debitur milik keluarga Tjokrosaputro ini, yaitu Benny Tjokrosaputro, Teddy Tjokrosaputro, dan Dicky Tjokrosaputro.

Sebagai informasi, Dicky Tjokrosaputro salah satu debitur yang diburu Bank Mandiri dan merupakan presiden direktur PT Power Telecom (PowerTel), perusahaan yang bergerak dibidang infrastruktur telekomunikasi khususnya penyedia infrastruktur backbone dan backhaul yang berbasis serat optik. Pada 2008 Dicky pernah mengungkapkan bahwa ia menargetkan perusahaannya bisa menjangkau seluruh wilayah nusantara. “Saya ingin jaringan serat optik PowerTel) bisa mencapai Sumatera dan pulau-pulau lainnya,” ujarnya kala itu. PowerTel ternyata terkait dengan keluarga besar Cikeas. Adik Ibu Negara Ani Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo didapuk menjadi komisaris utama di PT PowerTel.

Meskipun salah satu debitur Suba Indah ada yang terkait dengan Cikeas, Bank Mandiri tidak akan mundur dalam menagih utang. “Suba Indah itu harus dikejar lagi. Utangnya masih besar, masih banyak. Ya tentu kita masih tagih terus.Kami akan kejar dengan cara apapun,” ujar Abdul.

Sementara untuk menyelesaikan utang Garuda Indonesia sebesar Rp 1 triliun, proses yang dipilih adalah mengonversi mandatory convertible notes menjadi kepemilikan. Sedangkan untuk Domba Mas, Bank Mandiri memilih proses restrukturisasi dengan mengundang investor baru. Kini, Bank Mandiri masih menunggu investor baru.

Ke Meja Hijau

Dalam mengejar penyelesaian kredit bermasalahnya, Bank Mandiri juga tidak segan-segan membawanya ke meja hijau. Hingga saat ini tercatat dua perusahaan yakni Djajanti Group dan Dewarta Royal yang digugat di pengadilan. Untuk Djajnti Group misalnya, Bank Mandiri sampai menggugat Burhan Uray dan Sujono Varinata yang bertindak sebagai penjamin utang PT Biak Minajaya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Burhan Uray tak lain adalah pendiri Djajanti Group, sedangkan Sujono pemegang saham Biak dan Ultimate shareholder Djajanti Group.

Pada 22 Oktober lalu telah digelar sidang pertama di mana pihak tergugat I yakni Burhan Uray menyampaikan jawaban atas gugatan Bank Mandiri. Dalam surat jawaban tersebut tergugat I menolak gugatan karena dianggap prematur sehingga PN Jakarta Pusat dianggap tidak berwenang mengadilili perkara tersebut. Total utang yang harus dilunasi keduanya mencapai US$18,6 juta dan akan terus bertambah karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lain sampai seluruh utang dilunasi.

Bank Mandiri juga akan menempuh jalur hukum untuk mengejar aset PT Dewata Royal International yang memiliki utang senilai US$ 22,16 juta. Sejak 30 November 2007 perusahaan perhotelan itu sudah dinyatakan macet. Dewata menolak jika utangnya dihitung dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk penyelesaian utang Benua Indah Group (BIG) menurut Wiseto Baroto senior vice president credit recovery I Grup Bank Mandiri, penyelesain utangnya telah telah ditangani Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Perusahaan milik Budiono Tan ini memiliki dua divisi yakni Perkayuan dan Perkebunan. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam divisi perkayuan adalah PT Benua Indah, PT Benua Multi Lestari Adhesive, PT Novopan Indotama, PT Kartika Kapuas Sari dan PT Tawang Meranti. Sementara di divisi perkebunan terdiri empat perusahaan yaitu PT Subur Ladang Andalan, PT Bangun Maya Indah, PT Duta Sumber Nabati dan PT Antar Mustika Segara.

Total kewajiban BIG sendiri mencapai Rp988,5 miliar yang terdiri dari kewajiban BIG divisi perkebunan Rp 480,721 miliar atau Rp 528,8 miliar bila dihitung dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk KPKNL sebesar 10% dan divisi perkayuan senilai Rp 459,7 miliar. “Status BIG macet di Bank Mandiri sejak tanggal 18 Desember 2000 untuk divisi perkebunan dan tanggal 28 November 2001 untuk divisi perkayuan,” jelasnya.

Wiseto mengungkapkan, Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya termasuk restrukturisasi beberapakali kredit BIG dan terakhir pada 2003 silam. Namun cara itu dinilai tidak efektif karena debitur tidak dapat memenuhi syarat yang telah disepakati. Kemudian pada 2004 Bank Mandiri memberikan kesempatan kepada BIG untuk mencari investor tetapi tidak membuahkan hasil. Karena tidak menenunjukan iktikad baik, akhirnya Bank Mandiri menyerahkan pengurusan kredit BIG kepada KPKNL pada 2004 untuk divisi perkayuannya. Setahun kemudian BIG divisi perkebunan juga diserahkan kepada lembaga lelang pemerintah itu dilakukan lelang agunan.

Namun, sepertinya BIG tidak begitu saja merelakan aset-asetnya. Pada 2008 BIG mengajukan gugatan perdata ke Bank Mandiri dan KPKNL di PN Jakarta Selatan serta meminta putusan provisional.Gugatan itu sendiri akhirnya dimenangkan Bank Mandiri dan KPKNL melalui amar putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan, yang dibacakan 28 Agustus 2008. Atas putusan tersebut, KPKNL melakukan lelang aset BIG pada 20 Maret 2009 lalu namun upaya ini batal, karena BIG mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Saat ini kasusnya dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Pemerintah Juga Harus Bertanggung Jawab

Terkait masalah penyelesain kredit macet, Aviliani pengamat ekonomi INDEF mengatakan pihak bank harus lebih hati-hati dan mengkaji penyebab macetnya kredit tersebut. Apabila penyebab macetnya karena faktor eksternal atau benar-benar tidak mampu membayar karena menurunnya kondisi ekonomi, maka pihak bank harus kooperatif dan melakukan restrukturisasi utang.“Pihak bank jangan asal langsung jual aset sebab di Indonesia ini ada perusahaan yang khusus menangani dana-dana asing yang kerjaannya jual beli persahaan. Nanti takutnya perusahaan yang membeli itu melakukan monopoli,” ujarnya.

Namun, jika memang perusahaan itu sudah tidak bisa beroperasi lagi dan tidak memiliki potensi sehingga kreditnya benar-benar macet maka pihak bank harus menyelesaikan secepatnya. “Sebab kalau makin lama dibiarkan maka bunga makin tinggi maka utangnya makin besar dan makin sulit untuk menutup utang,” cetusnya.

Menyangkut para pengutang kakap yang sulit diajak duduk bersama untuk menyelesaikan kewajibannya dan debitor yang menyalahgunakan dana bank dengan membiarkan perusahaannya bangkrut, perempuan yang juga komisaris independen di BRI ini mengatakan bahwa seharusnya pemerintah ikut bertanggung jawab. Apalagi para debitur-debitur itu umumnya merupakan mantan pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). “Masalah debitur kakap nakal sebetulnya juga tanggung jawab pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu tidak pernah di kontrol. Pemerintah jangan hanya menunggu pajaknya saja,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, departemen perindustrian atau perdagaangan harus mengontrol perusahaan termasuk kondisi baik atau tidak, dan harus diketahui juga apakah ada kecurangan atau tidak. Karena itu Departemen Perindustrian dan Departemn Perdagangan harus punya banchmark harga dan rasio dari masing-masing industri yang digeluti perusahaan bersangkutan.

Menurut Aviliani, jika memiliki pembuat kebijakan memiliki banchmark maka akan terlihat bagaimana suatu perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik sekaligus melihat kinerjanya. “Jadi antisipasi perbankan pun bisa sejak dini. Apalagi pelaku usaha itu semuanya bersifat moral hazard. Jadi kecenderungannya jika tidak diawasi maka mereka akan menggunakan uang untuk kepentingan lain. Maka perlu adanya link antardepartemen peindustran dan perdagangan dengan bank,” pungkasnya.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers

%d bloggers like this: