Pernikahan Keluarga Konglomerat: Kolaborasi Bisnis karena Pernikahan.

Tulisan ini aku buat pada pertengahan tahun 2009.

Beberapa anggota keluarga inti konglomerat menjalin ikatan pernikahan dengan anggota keluarga inti konglomerat lainnya. Fenomena ini diperkirakan membuka peluang terjadinya kolaborasi bisnis yang dahsyat antarkonglomerat.

Ungkapan “uang senang berkumpul bersama teman-temannya” rupanya ada benarnya. Setidaknya, ini terlihat dari fenomena beberapa pernikahan yang terjadi antar-anggota keluarga inti konglomerat. Tahun lalu, tepatnya 15 Januari 2008, ballroom Hotel Mulia, Jakarta, digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan anak si pemilik hotel, Eka Tjandranegara. Asal tahu saja, Eka adalah bos Grup Mulia, sebuah konglomerasi di bidang properti, keramik, dan gelas. Eka menggelar resepsi pernikahan anaknya, Ekman Tjandranegara, dengan Lareina Halim Kusuma. Sang mempelai wanita juga bukan perempuan sembarangan. Lareina adalah putri dari Sugianto Kusuma, salah satu tokoh pengusaha di belakang kesuksesan Grup Artha Graha. Kelompok usaha yang dirintis Sugianto bersama taipan Tomy Winata ini bergerak di bidang perbankan, properti, asuransi, dan agrobisnis.

Jadi, boleh dibilang, pernikahan Ekman Tjandranegara dan Lareina Halim Kusuma tergolong istimewa karena merupakan pernikahan antar-anggota keluarga inti konglomerat. Dan, sudah pasti resepsi tersebut didatangi banyak orang penting. Siapa saja tamu-tamunya? Tentu saja pengusaha-pengusaha kakap serta kalangan tokoh politik dan pejabat. Dari kalangan tokoh politik dan pejabat, datang Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Ketua DPR Agung Laksono yang juga politikus Partai Golkar, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, dan Albert Yaputra, anggota DPR dari Partai Demokrat yang merupakan bekas bendahara tim sukses SBY-JK. Dari kalangan pejabat militer dan kepolisian, hadir Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Wakapolri Komjen Pol. Makbul Padmanegara. Petinggi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wagub DKI Jakarta Prijanto pun tak ketinggalan memberi selamat kepada kedua mempelai. Sementara itu, pengusaha-pengusaha papan atas yang hadir, di antaranya, adalah Sukanta Tanudjaja, Tong Djoe, Kiki Barki, Soetjipto Nagaria, Prajogo Pangestu, Trihatma Haliman, Hendro Setiawan, Didi Dawis, dan tentunya Tomy Winata.

Masih pada tahun yang sama, perkawinan antar-anggota keluarga inti konglomerat lainnya juga terjadi. Prajna Murdaya, anak dari pasangan konglomerat Murdaya Widyawimarta Poo dan Siti Hartati Tjakra Murdaya (bos Grup Central Cipta Murdaya), menikah dengan Irene Tedja, anak dari pasangan konglomerat Alexander Tedja dan Melinda Tedja (pemilik Grup Pakuwon). Seperti diketahui, pasangan Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya bukan hanya pengusaha besar, tetapi juga aktif di dunia politik dan sosial kemasyarakatan. Murdaya adalah salah satu ketua DPP PDIP yang juga duduk sebagai anggota DPR, sedangkan istrinya, Siti Hartati, adalah ketua umum DPP Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan ketua umum Yayasan Kepedulian Sosial Paramita. Berbeda dengan suaminya, Siti Hartati belakangan diketahui lebih dekat dengan Partai Demokrat.

Jadi, tidak mengherankan jika banyak tokoh politik, pejabat, dan pengusaha besar yang menghadiri resepsi pernikahan Prajna dan Irene, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga mantan presiden. Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga datang, seperti Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menkominfo Mohammad Nuh, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono.
Tidak sedikit orang menilai resepsi pernikahan Prajna dan Irene, yang dihelat pada 27 Juli 2008 di arena Jakarta International Expo Pekan Raya Jakarta, merupakan pernikahan yang spektakuler. Tempat resepsi malam itu menggunakan dua gedung dengan kapasitas masing-masing mampu menampung hingga 5.000 orang. Ada enam ratus meja yang disediakan untuk menjamu 6.000 tamu undangan dengan konsep gala dinner. Masing-masing meja memuat 10 kursi. Para tamu tidak perlu bingung memilih meja. Begitu masuk lobi gedung, tersedia resepsionis dengan puluhan komputer untuk meregistrasi para undangan. Mereka langsung mendapatkan nomor meja dan diantar oleh petugas penerima tamu.

Gedung tempat resepsinya didekorasi bergaya Eropa dengan warna kuning gading dipadu ukiran Jepara warna emas. Namun, yang membuat takjub tamu undangan adalah dekorasi pelaminannya. Di belakang kursi pelaminan, terdapat replika mini Candi Borobudur tiga dimensi. Miniatur yang memiliki panjang sekitar 30 meter dan tinggi yang hampir menyentuh atap gedung tempat resepsi itu benar-benar mirip aslinya, baik dari sisi bentuk maupun konfigurasi warnanya. Biaya pembuatannya lebih dari Rp1 miliar. Lalu, untuk menjamu tamu undangan, didatangkan 100 koki dari berbagai hotel dan restoran di Jakarta dan bahkan ada pula koki yang khusus dihadirkan dari Thailand.

Jauh sebelum itu, empat tahun silam, tepatnya 18 Juni 2005, James T. Riady, generasi kedua Grup Lippo, menggelar resepsi pernikahan putri sulungnya, Caroline Riady, dengan Soeharto Djojonegoro. Siapa besan James Riady? Dia adalah Hamid Djojonegoro, pemilik Grup ABC dan Orang Tua. Soeharto merupakan putra sulung Hamid. Kala itu, kedua mempelai mengundang ribuan tamu untuk menghadiri pesta resepsi di Jakarta Convention Center. Untuk menghindari terik matahari, tenda putih dipasang antara area parkir hingga gedung. James dan Hamid diketahui merupakan kawan akrab yang menjadi anggota jemaat gereja yang sama.

Beberapa nama anggota keluarga inti konglomerat yang menikah dengan anggota keluarga inti konglomerat lainnya adalah Grace L. Katuari (Grup Wings) dengan Martin B. Hartono (Grup Djarum) dan Lanny Angkosubroto (Grup Sewu) dengan Trijono Gondokusumo (Grup Dharmala).

Kolaborasi Bisnis

D. Ganjar Sidik, managing director PT Data Consult, menilai perkawinan antar-anak konglomerat ini tidak terlepas dari budaya serta lingkungan di antara mereka. Namun, Ganjar juga tidak menampik munculnya kemungkinan bahwa pernikahan antar-anak konglomerat sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Bisa jadi para konglomerat itu sengaja saling menjodohkan putra-putri mereka hingga kemudian mereka menikah dan membina rumah tangga. Tujuannya, selain memperlebar jaringan relasi bisnis, juga diharapkan bisa menjalin kemitraan strategis di dunia bisnis antara dua kelompok usaha yang berbeda.

Sinyalemen itu diperkirakan terjadi pada pernikahan Grace L. Katuari dan Martin B. Hartono. Grace adalah generasi ketiga di konglomerasi Grup Wings, sementara Martin B. Hartono adalah generasi ketiga di konglomerasi Grup Djarum yang kini menjabat sebagai direktur HRD PT Djarum. Entah disengaja atau tidak, selain terjadi hubungan keluarga karena pernikahan itu, Grup Wings juga melakukan kolaborasi dengan Grup Djarum di sejumlah proyek prestisius. Tahun 2000, Grup Wings bergabung dalam konsorsium bersama Grup Lautan Luas dan Grup Djarum untuk membeli PT Ecogreen Oleochemicals, salah satu perusahaan produsen oleochemical (termasuk natural fatty alcohol) terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi mencapai 180.000 metrik ton/tahun dan total penjualan US$214 juta (2007). Oleochemical merupakan bahan baku industri perawatan tubuh, sabun, detergen, makanan, plastik, farmasi, dan lain-lain. Dahulu Ecogreen merupakan salah satu aset blue chip milik Grup Salim (Salim Oleochemicals), tetapi kemudian terpaksa dilepas ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai bagian dari penyelesaian masalah penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Selain itu, kolaborasi Grup Wings dan Grup Djarum juga terjadi di bidang properti. Atas nama PT Nagaraja Lestari, keduanya membangun properti ritel komersial Pulogadung Trade Center. Dalam menggarap proyek properti prestisius Grand Indonesia (dahulu Hotel Indonesia), Grup Djarum dikabarkan juga menjalin kerja sama dengan Grup Wings.

Namun, Ganjar menilai tidak selamanya pernikahan antar-anggota keluarga inti dua konglomerat ini bisa menghasilkan suatu proyek baru atau bisnis baru. Sebab, umumnya generasi ketiga dari masing-masing konglomerat memiliki gaya bisnis yang berbeda dari pendahulu-pendahulunya. Generasi pertama umumnya berasal dari pedagang. Generasi kedua berusaha untuk memperluas sayap bisnis perusahaan dengan memasuki berbagai sektor industri dan membangun pabrik serta melahirkan proyek baru. Adapun generasi ketiga umumnya tidak lagi membangun, tetapi mengakuisisi atau membeli saham perusahaan yang telah ada. “Jadi, gaya investasi generasi ketiga berbeda. Makanya saat ini agak sulit untuk memetakan proyek-proyek apa saja yang bisa dihasilkan dari pernikahan antar-anak konglomerat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Erwin Aksa, putra mahkota dari kerajaan bisnis Grup Bosowa, mengakui sejumlah pengusaha besar memiliki hubungan pertemanan yang cukup akrab. Mereka juga terkadang memiliki kesamaan visi bisnis. Alhasil, hubungan pertemanan yang akrab dan kesamaan visi bisnis itu kemudian dapat berlanjut kepada hubungan ikatan persaudaraan atau kekeluargaan karena keturunan mereka masing-masing kemudian menjalin ikatan pernikahan. Cuma, Erwin melihat hubungan keluarga yang terjadi antara dua pengusaha besar karena pernikahan antar-anggota keluarga inti tidaklah selalu menghasilkan sebuah kolaborasi bisnis yang dahsyat. Justru ia menilai yang terpenting adalah tanggung jawab generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita pendiri kelompok usaha, yaitu mau kerja keras, berkeringat, dan turun langsung ke lapangan. “Dalam keluarga kami sendiri, tidak ada paksaan untuk menikah dengan siapa pun,” ujar pria yang kini menjabat sebagai CEO Grup Bosowa itu.

Debitur Nakal Dikejar Dengan Cara Apapun

Untuk mengurangi kerugiannya, Bank Mandiri akan mengejar para debitur nakal dengan cara apapun.

Pada tahun 2005 lau, saat manajemen baru di bawah pimpinan Agus Martowardoyo dibentuk, Bank Mandiri langsung membuat gebrakan dengan megumumkan nama debitor kakap yang kreditnya macet. Debitor tersebut dikelompokkan dalam beberapa kasta mulai dari yang tidak memiliki iktikad baik, belum memiliki iktikad baik, mulai memiliki iktikad baik, dan sudah memiliki iktikad baik.

Di 2009 ini, Bank Mandiri kembali menunjukan taringnya dengan memburu para debitur kakap bermasalah. “Utang harus dibayar. Akan kami kejar dengan cara apapun!” tegas Abdul Rachman, direktur special asset management Bank Mandiri. Pria peraih gelar master business administration (MBA) dari Kansas State University, Amerika Serikat ini, mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas menyelesaikan kredit macet yang tidak jelas penyelesainnya, termasuk membawa ke meja hijau. “Kita harus berani tegas. Ini untuk mengurangi kerugian bank,”ucapnya.

Saat ini setidaknya ada lima debitur kakap yang proses penyelesaian utangnya sedang dikejar oleh Bank Mandiri. Kelimanya adalah Suba Indah, Dewata Royal, Garuda Indonesia, Djajanti Group, dan Buana Indah Group.

PT Suba Indah Tbk saat ini berstatus pailit dan memiliki utang Rp 1,39 triliun. Bank Mandiri telah memperoleh Rp 34,4 miliar dari hasil lelang aset non-boedel pailit. Lalu pada 12 Agustus 2009 dilakukan lelang aset dan berhasil mengumpulkan dana Rp 120 miliar. Dari kedua lelang itu Bank Mandiri akan mendapat bagian sekitar Rp 80 miliar. Namun, hasil lelang tersebut belum menutup kewajiban Suba Indah. Kelompok usaha keluarga Tjokrosaputro ini masih terlilit utang Rp 1,28 triliun.

Perusahaan lain yang terkait dengan Suba Indah adalah PT Primayudha Mandirijaya dan PT Hanson International Tbk. Pada 2008 lalu, Bank Mandiri berhasil memperoleh pelunasan kredit dari PT Primayudha Mandirijaya sebesar Rp 217 miliar. Sedangkan utang PT Hanson International Tbk, perusahaan yang bergerak dalam bisnis batu bara dan telekomunikasi sebesar Rp 152,5 miliar masih belum terbayar. Bank Mandiri berkomitmen terus menagih kewajiban kepada debitur-debitur milik keluarga Tjokrosaputro ini, yaitu Benny Tjokrosaputro, Teddy Tjokrosaputro, dan Dicky Tjokrosaputro.

Sebagai informasi, Dicky Tjokrosaputro salah satu debitur yang diburu Bank Mandiri dan merupakan presiden direktur PT Power Telecom (PowerTel), perusahaan yang bergerak dibidang infrastruktur telekomunikasi khususnya penyedia infrastruktur backbone dan backhaul yang berbasis serat optik. Pada 2008 Dicky pernah mengungkapkan bahwa ia menargetkan perusahaannya bisa menjangkau seluruh wilayah nusantara. “Saya ingin jaringan serat optik PowerTel) bisa mencapai Sumatera dan pulau-pulau lainnya,” ujarnya kala itu. PowerTel ternyata terkait dengan keluarga besar Cikeas. Adik Ibu Negara Ani Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo didapuk menjadi komisaris utama di PT PowerTel.

Meskipun salah satu debitur Suba Indah ada yang terkait dengan Cikeas, Bank Mandiri tidak akan mundur dalam menagih utang. “Suba Indah itu harus dikejar lagi. Utangnya masih besar, masih banyak. Ya tentu kita masih tagih terus.Kami akan kejar dengan cara apapun,” ujar Abdul.

Sementara untuk menyelesaikan utang Garuda Indonesia sebesar Rp 1 triliun, proses yang dipilih adalah mengonversi mandatory convertible notes menjadi kepemilikan. Sedangkan untuk Domba Mas, Bank Mandiri memilih proses restrukturisasi dengan mengundang investor baru. Kini, Bank Mandiri masih menunggu investor baru.

Ke Meja Hijau

Dalam mengejar penyelesaian kredit bermasalahnya, Bank Mandiri juga tidak segan-segan membawanya ke meja hijau. Hingga saat ini tercatat dua perusahaan yakni Djajanti Group dan Dewarta Royal yang digugat di pengadilan. Untuk Djajnti Group misalnya, Bank Mandiri sampai menggugat Burhan Uray dan Sujono Varinata yang bertindak sebagai penjamin utang PT Biak Minajaya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Burhan Uray tak lain adalah pendiri Djajanti Group, sedangkan Sujono pemegang saham Biak dan Ultimate shareholder Djajanti Group.

Pada 22 Oktober lalu telah digelar sidang pertama di mana pihak tergugat I yakni Burhan Uray menyampaikan jawaban atas gugatan Bank Mandiri. Dalam surat jawaban tersebut tergugat I menolak gugatan karena dianggap prematur sehingga PN Jakarta Pusat dianggap tidak berwenang mengadilili perkara tersebut. Total utang yang harus dilunasi keduanya mencapai US$18,6 juta dan akan terus bertambah karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lain sampai seluruh utang dilunasi.

Bank Mandiri juga akan menempuh jalur hukum untuk mengejar aset PT Dewata Royal International yang memiliki utang senilai US$ 22,16 juta. Sejak 30 November 2007 perusahaan perhotelan itu sudah dinyatakan macet. Dewata menolak jika utangnya dihitung dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk penyelesaian utang Benua Indah Group (BIG) menurut Wiseto Baroto senior vice president credit recovery I Grup Bank Mandiri, penyelesain utangnya telah telah ditangani Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Perusahaan milik Budiono Tan ini memiliki dua divisi yakni Perkayuan dan Perkebunan. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam divisi perkayuan adalah PT Benua Indah, PT Benua Multi Lestari Adhesive, PT Novopan Indotama, PT Kartika Kapuas Sari dan PT Tawang Meranti. Sementara di divisi perkebunan terdiri empat perusahaan yaitu PT Subur Ladang Andalan, PT Bangun Maya Indah, PT Duta Sumber Nabati dan PT Antar Mustika Segara.

Total kewajiban BIG sendiri mencapai Rp988,5 miliar yang terdiri dari kewajiban BIG divisi perkebunan Rp 480,721 miliar atau Rp 528,8 miliar bila dihitung dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk KPKNL sebesar 10% dan divisi perkayuan senilai Rp 459,7 miliar. “Status BIG macet di Bank Mandiri sejak tanggal 18 Desember 2000 untuk divisi perkebunan dan tanggal 28 November 2001 untuk divisi perkayuan,” jelasnya.

Wiseto mengungkapkan, Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya termasuk restrukturisasi beberapakali kredit BIG dan terakhir pada 2003 silam. Namun cara itu dinilai tidak efektif karena debitur tidak dapat memenuhi syarat yang telah disepakati. Kemudian pada 2004 Bank Mandiri memberikan kesempatan kepada BIG untuk mencari investor tetapi tidak membuahkan hasil. Karena tidak menenunjukan iktikad baik, akhirnya Bank Mandiri menyerahkan pengurusan kredit BIG kepada KPKNL pada 2004 untuk divisi perkayuannya. Setahun kemudian BIG divisi perkebunan juga diserahkan kepada lembaga lelang pemerintah itu dilakukan lelang agunan.

Namun, sepertinya BIG tidak begitu saja merelakan aset-asetnya. Pada 2008 BIG mengajukan gugatan perdata ke Bank Mandiri dan KPKNL di PN Jakarta Selatan serta meminta putusan provisional.Gugatan itu sendiri akhirnya dimenangkan Bank Mandiri dan KPKNL melalui amar putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan, yang dibacakan 28 Agustus 2008. Atas putusan tersebut, KPKNL melakukan lelang aset BIG pada 20 Maret 2009 lalu namun upaya ini batal, karena BIG mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Saat ini kasusnya dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Pemerintah Juga Harus Bertanggung Jawab

Terkait masalah penyelesain kredit macet, Aviliani pengamat ekonomi INDEF mengatakan pihak bank harus lebih hati-hati dan mengkaji penyebab macetnya kredit tersebut. Apabila penyebab macetnya karena faktor eksternal atau benar-benar tidak mampu membayar karena menurunnya kondisi ekonomi, maka pihak bank harus kooperatif dan melakukan restrukturisasi utang.“Pihak bank jangan asal langsung jual aset sebab di Indonesia ini ada perusahaan yang khusus menangani dana-dana asing yang kerjaannya jual beli persahaan. Nanti takutnya perusahaan yang membeli itu melakukan monopoli,” ujarnya.

Namun, jika memang perusahaan itu sudah tidak bisa beroperasi lagi dan tidak memiliki potensi sehingga kreditnya benar-benar macet maka pihak bank harus menyelesaikan secepatnya. “Sebab kalau makin lama dibiarkan maka bunga makin tinggi maka utangnya makin besar dan makin sulit untuk menutup utang,” cetusnya.

Menyangkut para pengutang kakap yang sulit diajak duduk bersama untuk menyelesaikan kewajibannya dan debitor yang menyalahgunakan dana bank dengan membiarkan perusahaannya bangkrut, perempuan yang juga komisaris independen di BRI ini mengatakan bahwa seharusnya pemerintah ikut bertanggung jawab. Apalagi para debitur-debitur itu umumnya merupakan mantan pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). “Masalah debitur kakap nakal sebetulnya juga tanggung jawab pemerintah. Perusahaan-perusahaan itu tidak pernah di kontrol. Pemerintah jangan hanya menunggu pajaknya saja,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, departemen perindustrian atau perdagaangan harus mengontrol perusahaan termasuk kondisi baik atau tidak, dan harus diketahui juga apakah ada kecurangan atau tidak. Karena itu Departemen Perindustrian dan Departemn Perdagangan harus punya banchmark harga dan rasio dari masing-masing industri yang digeluti perusahaan bersangkutan.

Menurut Aviliani, jika memiliki pembuat kebijakan memiliki banchmark maka akan terlihat bagaimana suatu perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik sekaligus melihat kinerjanya. “Jadi antisipasi perbankan pun bisa sejak dini. Apalagi pelaku usaha itu semuanya bersifat moral hazard. Jadi kecenderungannya jika tidak diawasi maka mereka akan menggunakan uang untuk kepentingan lain. Maka perlu adanya link antardepartemen peindustran dan perdagangan dengan bank,” pungkasnya.

Jababeka:Merubah Potential Demand Menjadi Existing Demand

Interview
SD Darmono pendiri dan presiden direktur PT Jababeka Tbk

Meski kondisi ekonomi sedang tidak bersahabat akibat krisis ekonomi yang dihembuskan dari negeri Paman Sam, pengembang kawasan Jababeka, PT Jababeka Tbk. tidak sekalipun berniat mengerem laju ekspansinya. Perusahaan dengan kode emiten KIJA ini tetap berniat melanjutkan semua pembanguan proyek yang telah berjalan sejak tahun lalu. Rencana ekspansi terus dilakukan karena masih besarnya kebutuhan infrastruktur didalam negeri. SD Darmono pendiri dan presiden direktur PT Jababeka Tbk mengatakan hal tersebut kepada Evi Ratnasari dari Warta Ekonomi di sela-sela acara diskusi Entrepreneur Forum yang diselenggarakan Ernest and Young di Jakarta pada petengahan Juli 2009 lalu. Berikut petikannya,

Seperti apa konsep pembangunan Jabeka?
Kita sebenanya ingin membuat daya saing Jababeka juga bermanfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Kalau bicara tentang kekayaan, negara kita ini kaya.Tapi kita miskin dalam hal pendidikan dan kesehatan. Apa yang mesti kita perbuat untuk meningkatkan competitive age kita?.Sumber daya manusia (SDM) yang kita gerakan dan ditingkatkan. Sehingga konsentrasi Jababeka sebetulnya lebih banyak ke pendidikan. Kita membangun education park yaitu kawasan industri pendidikan agar daya saing kita jababeka dan sebetulnya Indonesia bisa meningkat.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa namun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang tangguh maka akan jadi masalah. Untuk itu kita harus mampu mempersiapkan SDM yang tangguh. Pendidikan yang terbaik itu melalui praktek. Teori dan praktek yang banyak. Tempat praktek menjadi penting. Dengan adanya 1400 pabrik lebih dari 29 negara, Jababeka menjadi pusat praktek yang menarik. Tapi bagimana menyambung kebutuhan pendidikan dengan pabrik-pabrik yang butuh tenaga terampil. Kita bangunlah education park tujuh tahun yang lalu dengan mendatangkan tenaga-tenaga pendidik dari universitas-universitas yang baik.Terutama yang mau merubah pola dari banyak teori ke praktek.
President University merupakan pionir dan lima tahun yang lalu kita juga bangun Akademi Tehnik Mesin Cikarang dan akan berekspansi lebih besar lagi. Begitu pula dengan President University berkembang dengan fakultas-fakultas yang baru.
Kita juga mendirikan riset center yang tujuannya untuk melihat apa sebetulnya yang menjadi kekuatan Indonesia. Kekuatan Indonesia terletak pada flora dan fauna atau sumber daya alam (SDA) yang kuat. SDA yang kuat ini harus diolah teknologinya. Jadi riset kita pertama harus memanfaatkan bioteknologi, sehingga tumbuh-tumbuhan di Indonesia apakah dari perkebunan, pertanian, buah-buhan, sayuran dan lain-lain bisa diolah dan memberikan nilai tambah yang tinggi lewati bioteknologi. Pengembangan bioteknologi ini kita terjemahkan dengan membangun medical city seluas 74 hektar. Lahan tersebut akan menjadi kawasan industri kesehatan yang didukung dengan kawasan pendidikan.

Jadi Jababeka akan lebih fokus pada pembanguan kawasan pendidikan dan kesehatan?
Sebenarnya kita punya tiga pilar. Pilar pertama adalah bioteknologi yaitu mengelola kekayaan alam kita dengan teknologi bio kemudian diterjemahkan dalam lapangan dalam membangun proyek medical city. Pilar kedua kita adalah pengembangan seni dan budaya. Kita ini mempunyai lebih dari 3000 etnik atau suku yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ini harus dimanfaatkan dalam bidang art and design.
Tuhan mencipatakan alam ini dengan kebhinnekaannya dan itulah kekuatan Indoensia. Kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Nah kebhinnekaan ini harus di manage dan diterjemahkan dalam bentuk riset art and design. Melalui art and design kita bisa kuat dalam pemasaran produk kita. Contohnya batik kalau dipakai menjadi sarung mungkin harganya Rp 20.000-Rp30.000. Tapi begitu menjadi painting harganya bisa menjadi puluhan juta rupiah.
Negara kita kaya sekali akan budaya coba saja lihat di Sarinah Departemen Store begitu banyak kerajinan dari Sabang sampai Merauke tapi nilainya tidak tinggi karena belum diterjemahkan dalam bentuk art and design. Itu sebabnya kita harus melakukan riset. Selain itu kita juga harus mendidik anak-anak kita agar bisa membuat barang-barang yang sebetulnya murah tapi karena dikemas dengan bagus dan didesain dengan baik plus ditampilkan sebagai art sehingga menjadi mahal. Nah itu semua diterjemahkan di Jababeka dengan membangun movie land seluas 36 hektar.
Movie atau film itu menyangkut art, desain, fashion dan lain sebagainya. Film itu kan tidak hanya sebagai tontonan belaka tapi juga bisa sebagai pendidikan sehigga kita buat kawasan industri perfilman yang disebut Indonesia Movie Land atau akan menjadi Hollywoodnya Indonesia. Saat ini setidaknya sudah ada tiga investor yang tengah menjajaki pembangun studio yakni Multivision, Castle Aviga, dan satu investor asing asal Perancis.
Pilar ketiga adalah informasi dan komunikasi teknologi. Kalau kita mau mengejar ketinggalan di bidang pendidikan, marketing, teknologi dan lainnya dengan negara-negara maju maka kita harus memanfaatkan dan mengembangkan ICT. Kalau anak-anak kita itu bisa mengunakan komputer, akses ke internet, dan bisa mengembangkan software dibidang informasi dan teknologi maka kita bisa cepat majunya. Dengan ICT anak-anak bisa cepat belajar bahasa asing, mereka bisa cepat berhubungan dengan negara-negara lain sehingga tiak ada lagi barrier untuk belajar. Apa yang terjadi di Amerika hari ini kita juga bisa belajar hari ini. Gap waktu menjadi tidak ada karena apa yang anak-anak Amerika belajar hari ini anak Indonesia dimanapun bisa belajar sehingga ITC itu harus dikuasai. Maka pilar ketiga kita dengan membangun kawasan industri cyber. ITC park kita bangun. Disana kita sudah bangun training center hibah dari Korea sebesar US$ 10 jutar. Nah dengan ketiga pilar ini kita menjadi lengkap.
Ini adalah kreasi-kreasi dimana kita harus mampu merubah dari potential demand menjadi existing demand. Potensi kita itu tinggi namum belum eksis. Kalau kita bicara sumber daya, kita kaya sekali sumber daya baik alam maupun manusia. Sumber daya manusia kita banyak sekali lebih dari 200 juta jiwa. Tapi itu semua belum existing baru potensi. Maka kita harus mampu mengkonversikan semua itu menjadi existing demand setahap demi setahap.

***

Pria bernama lengkap Setyono Djuandi Darmono ini memiliki ketertarikan besar terhadap pelestarian budaya Indonesia. Baginya Indonesia merupakan
negara yang kaya akan seni dan budaya. Sunguh sangat disayangkan jika kekayaan tersebut tidak bisa bermafaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hal inilah yang membuat pria berusia 60 tahun ini ikut aktif dalam upaya konservasi Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan bergabung di PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Di perusahaan itu ia menjabat sebagai Komisaris Utama. Menurutnya Candi Borobudur sebagai warisan dunia yang termasuk dalam World Heritage List yang dikeluarkan oleh United Nation Educational, Sceintific. and Cultural Organization (UNESCO) telah menjadi kebanggan dan landmark Indonesia, dan seharusnya dapat menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. “Kita harus bisa manjadikan Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagai destinasi kelas dunia atau “world class” culture and tourist destination,” ujarnya.

***

Seperti apa konsep medical city yang akan Jababeka bangun?
Medical city yang akan kita bangun bener-benar terintegrasi, lengkap dan terpadu. Kita akan buat rumah sakit umum namun memiliki spesialisasi jantung. Kalau jantung menjadi spesialisasi maka yang lainnya juga akan menjadi bagus sebab komplikasinya tidak hanya jantung tapi juga menyangkut liver, ginjal dan segala macam.
Rumah sakit ini untuk melayani karyawan dari 1400 pabrik yang ada disana beserta penduduk Cikarang. Para karywan pabrik dan penduduk disana merupakan pasar yang besar. Saat ini sudah lebih dari satu juta orang yang tinggal di daerah sana.
Medical city juga harus didukung oleh fakultas kedokteran dan perawat yang berbahasa inggris dan didukung oleh tenaga-tenaga asing serta memanfaatkan teknologi-teknologi muktahir. Kita juga akan bangun center laboratorium. Selain itu kita juga akan bangun hotel untuk menampung orang-orang diseluruh Indonesia dan orang dari negara lain yang berobat. Ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan industri kesehatan Indonesia setaraf internasional.
Kita berharap dengan adanya rumah sakit bertaraf international ini masyarakat saat ini yang gemar berobat ke luar negeri bisa berobat di dalam negeri. Kalau masyarakat berobatnya ke luar negeri merupakan disinsentif bagi perekonomian Indonesia akibat terbuangnya devisa negara.

Berapa besar nilai investasi untuk semua proyek tersebut?
Saya biasanya hitung-hitungannya begini, setiap satu meter persegi memerlukan investasi Rp10 juta. Jadi kalau 36 hektare untuk kawasan perfilman berarti membutuhakan investasi Rp 3,6 triliun. Maka kalau 74 hektar untuk medical city maka investasinya sekitar Rp7,4 triliun. Ini baru hitungan kasar saja.

Dari mana pendanaanya untuk proyek-proyek tersebut?
Kita memang tidak akan mampu mengerjakan semuanya sendiri, kita menyediakan lahan dan sumber daya manusia dan juga pembangunan-pembanguan dasar. Maka pendanaannya berasal dari pembeli, bank, investor yang tertarik bekejasama. Kita juga berencana melakukan right issue dan menerbitkan obligasi

Berapa besar obligasi yang akan diterbitkan dan kapan rencananya akan menerbitkan obligasi tersebut?
Saat ini memang belum ada-apa. Tapi kita harus kerjakan. Secepatnya begitu ekonomi mulai membaik kita akan terbitkan. Kalau kita terbitkan saat ini dan pasarnya juga sedang lesu percuma saja kita menerbitkan.

Ditengah krisis sepeti ini Jababeka tetap membangun dan menjalankan proyek-proyek tersebut. Apa krisis ini tidak berdampak terhadap Jababeka?
Kalau bicara tentang krisis ya jelas semua sedang terkena. Cuman kalau kita bandingkan dengan negara lain kita ini paling kecil dampaknya. Ekonomi yang paling bagus di dunia saat ini kan Cina, India dan Indonesia. Ketiga negara ini kan yang diperdiksi masih akan tumbuh. Jadi kalau kita tidak berani berfikir positif dan berani bertindak, maka kita akan kehilangan kesempatan. Yang penting inovasi dan keberanian bertindak. Menghadapi krisis ini jangan takut tapi harus berani. Merah putih harus disadari maknanya berani karena benar. Krisis ini bukan karena kita tapi karena Amerika Serikat. Justru saat ini kita harus mengambil kesempatan untuk terus menjalankan rencana yang ada.

Kapan target penyelesaian proyek-proyek tersebut?
Saya tidak akan meramalkan. Pembangunan itu harus berjalan terus sebab ini bukan pabrik. Konsep kita kan merubah potential demand menjadi existing demand. Ini pembangun yang terus berkelanjutan.

Dulu Jababeka juga sempat berencana membangun kawasan energi atau energy City. Sejauh mana realisasi dari proyek tersebut?
Tiga tahun lalu memang ada investor dari negara Arab yakni Qatar mereka ingin membuat energy city. Saat ini kita masih menunggu, mereka juga masih melihat-lihat kondisi Indonesia. Konsep energy city sendiri adalah kumpulnya para pemain industri energi disatu tempat untuk bisa mengembangkan energi, networking dan lain sebagainya. Mungkin itu lain waktu kita akan kembangkan. Sekarang kita belum siap betul. Infrastruktur kita belum mendukung, jalan tol harus di perbaiki dan ditambah, lapangan terbangan juga harus di bangun di Bekasi dan kita juga harus bangun pelabuhan. Jadi Indonesia masih butuh waktu dan saat ini masih belum tepat. Singapura aja belum kok.

Boks Kunci Sukses PT Jababeka Tbk
1.Menitikberatkan pada pengembangan SDM
2.Membuat kawasan yang terintegrasi dan terpadu.
3.Berani menghadapi krisis dan mengambil kesempatan untuk tetap menjalankan rencana yang ada.
4.Memanfaatkan potential demand menjadi existing demand

Kalau Mengandalakan Koneksi, Namanya Bukan Pengusaha

Interview
Tandean Rustandy pendiri dan direktur utama PT Arwana Citramulia Tbk

            Rabu (5/8) lalu Warta Ekonomi berkunjung ke pabrik PT Arwana Citramulia Tbk yang terletak  di Jalan Raya Gorda Desa Kibin Km 69, Cikande, Serang Banten. Waktu menunjukan pukul 13:00 Wib saat kami tiba di sana.  Sejenak kami tertegun saat melihat sebuah rak sepatu dengan empat buah sepatu hitam tertata rapi diatasnya yang diletakan di sebelah kiri pintu kantor pabrik Arwana. Ternyata setiap karyawan yang masuk ke lingkungan kantor harus melepas alas kaki. Tak hanya di lingkungan kantor, di kantin pun disediakan rak sepatu dan para karyawan  harus melepaskan sepatunya.   Karyawan  menggunakan sepatu ketika berada diluar kantor dan dilingkungan pabrik.
            Pabrik  yang berdiri dilahan 9,60 hektar ini dilengkapi dengan 11 buah kolam dan taman yang ditanami berbagai jenis pohon.  Beberapa pohon diantaranya tertulis nama-nama pejabat yang pernah mengunjungi pabrik tersebut. Para pejabat itu diantaranya Menteri  Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Perumahan Rakyat Jusuf Ansy’ari, Menteri Perindustrian Fahmi Idris  dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mereka tidak hanya mengunjungi pabrik tapi juga melakukan gerakan penghijauan dilingkungan pabrik dengan menanam pohon.  Menurut Tandean Rustandy pendiri  dan direktur utama PT Arwana Citramulia Tbk, perusahaannya memang berkomitmen untuk mencintai lingkungan.  Karena itu sebagian lahan dijadikan kawasan hijau.  Luas areal yang digunakan untuk program lingkungan mencapai 52% dari total luas area pabrik.
            Sambil mengajak berkeliling melihat lingkungan pabriknya, orang nomor satu di Arwana  itu menuturkan kecintaannya terhadap lingkungan kepada Evi Ratnasari dan fotografer Sufri Yuliardi dari Warta Ekonomi. Perbincangan pun berlanjut di sebuah taman yang menghadap kolam yang letaknya tepat disebelah pabrik sambil menikmati kelapa muda yang dipetik dari lingkungan pabrik. Sore itu, Tandean didampingi oleh Felix Hibono vice president corporate affair dan Lim Tjhiu Long manager konsolidasi plant I & II. Berikut petikannya :

 

 
Berapa besar produksi pabrik Arwana?
            Kita memiliki tiga pabrik. Pabrik pertama atau Plant  I  berlokasi di Pasar Kemis, Tangerang Banten. Pabrik ini didirikan tahun 1993 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1995 dan kini memproduksi 10 ribu meter persegi keramik perhari.  Pabrik kedua atau Plant II di Cikande, Serang Banten mulai beroperasi komersial pada 1997, kini memproduksi  50 ribu meter persegi keramik perhari sedangkan pabrik ketiga atau Plant III di Gresik Jawa Timur mulai beroperasi komersial pada tahun 2002, serta diekspansi pada tahun 2005 dan 2009. Rencananya ekspansi belakangan ini  akan rampung akhir tahun ini dan setelah beroperasi, keseluruhan Plant III akan memproduksi sekitar 55 ribu meter persegi keramik per hari. Kita membuka pabrik di Surabaya untuk memasok pasar di Indonesia bagian timur. Dengan membangun pabrik di sana kita bisa menghemat biaya angkut. Biaya transportasi dari Jakarta ke Surabaya untuk per dusnya sebesar Rp 2.500.  Dengan membangun pabrik disana maka biaya tranportasi menjadi lebih kecil. Jadi nantinya setiap hari kita akan memproduksi  115 ribu meter persegi keramik lantai dan dinding.
 
Anda membangun pabrik ke dua pada 1997. Bukankah tahun itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan umumnya perusahaan mengerem aktivitasnya bahkan tidak sedikit pula yang tutup. Tapi Anda justru membangun pabrik?
            Iya, pada tahun itu kita sedang membangun bukan berarti kita tidak terkena imbasnya. Kita juga hampir mati, namun karena ada ikatan emotional dengan karyawan kita usahakan untuk tetap berjalan. Menurut saya begitu kita membangun suatu usaha kemudian rugi bukan berarti harus distop. Waktu itu kita rugi tapi kita tetap harus jalan. Hidup itukan ada enaknya dan ada susahnya. Kita bersama-sama mati-matian mempertahankan perusahaan ini. Justru gara-gara krisis 1997 dan 1998 Arwana punya nama.
 
Strategi dan langkah apa saja yang dilakukan agar tetap bisa bertahan pada saat itu?
            Memang susah sekali. Pada saat itu setiap bagian harus bekerja dengan cepat dan tepat. Kita juga melakukan efisiensi mulai dari hal-hal yang kecil seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan lampu seperlunya. Untungnya kita bangun pabrik dengan design terbuka sehingga pada siang hari kita tidak perlu menggunakan lampu.
            Saat kita membangun pabrik ini posisi utang kita tidak seberapa dan tidak ada hutang dalam bentuk dolar, semuanya dalam bentuk rupiah.Untungnya pada saat itu kita tidak serakah dan tertarik dengan dolar. Waktu itu bunga rupiah 17% dan bunga dolar 9%.
 
Berapa besar investasi untuk membangun ketiga pabrik itu?
            Modal awal ketika membuat pabrik pertama di Tangerang sebesar Rp 25 miliar atau US$12 juta. Sedangkan  untuk pabrik kedua kurang lebih Rp 80 miliar dan ketiga sekitar Rp 80 miliar.
 
Sektor rill merupakan salah satu sektor yang terkena dampak krisis saat ini, terbukti  properti mulai mandeg.  Secara tidak langsung tentu mempengaruhi bisnis Anda, karena industri keramik akan tumbuh sejalan dengan tumbuhnya sektor properti. Seberapa besar pengaruh krisis saat ini terhadap bisnis Anda?
            Pasti, tapi properti yang terpengaruh oleh krisis adalah properti yang berada di kota besar. Namun kalau kita lihat stimulus perekonomian kita terbesar disumbangkan oleh konsumsi. Konsumsi di daerah masih besar dan masih bertumbuh. Sementara pasar kita ke daerah-daerah, sehingga perusahaan kita masih oke.  Namun kita akui biaya produksi naik karena naiknya kurs dolar. Kita beli gas dengan dolar maka biaya gas naik  sehingga biaya produksi ikut naik namun kita tetap tidak menaikan harga jual produk. Walaupun pangsa pasar untuk segmen menengah kita yang pegang. Kasihan masyarakat jika dalam kondisi seperti ini kita naikan harga.
 
Jadi lebih berat krisis pada 1998?
             Tahun 1998 lebih sulit karena krisis terjadi bukan saja akibat kondisi finansial domestik, tetapi ditambah situasi politik menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selama itu berkuasa.
 
Berapa besar target penjualan tahun ini?
            Target kita sampai akhir tahun penjualan tumbuh 10% atau menjadi Rp700 miliar dengan produksi 31 juta meter persegi.
 
Berapa besar Arwana menguasai pangsa pasar keramik di Indonesia?
Kita menguasai sekitar 12-15% untuk kebutuhan keramik di seluruh Indonesia
 
Berapa besar kebutuhan keramik di Indonesia?
            Kira-kira kalau kita lihat penduduk Indonesia saat ini mencapai 250 juta maka kebutuhan keramik di Indonesia itu sekitar 275 juta meter persegi. Penduduk Indonesia itu menggunakan sekitar pakai 1,1 meter persegi per orang. Sedangkan Vietnam menggunakan sekitar 5 meter persegi perorang. Kalau penduduk Indonesia standar hidupnya menjadi baik maka kebutuhan keramik Indonesia akan kewalahan  sebab tidak akan mungkin bisa bangun pabrik sedemikain cepat sesuai kebutuhan. Saat ini kapasitas pabrik seluruh Indonesia baru 250-275 juta meter persegi.
 
Apa yang menjadi target jangka panjang dan jangka pendek Arwana?
            Target kita ya visi kita yakni menjadi yang terbaik di industri keramik dan bisa berkontribusi kepada negara dan masyarakat.
 
 
***
“Raja keramik”  asal  Pontianak ini mengakui  jarang sekali memperhatikan pembelian dan mengurus keuangan perusahaan dimana sudah ditangani oleh professional yang kompeten. Peraih gelar MBA dari Chicago Booth School of Business, University of Chicago ini justru  lebih  sering mengurus lingkungan dan produktivitas SDM di pabrik. Alasannya karena ia ingin karyawannya  merasa memiliki tempat dimana mereka bekerja. Hal ini yang membuat  pria berusia 43 tahun ini berupaya membuat lingkungan pabriknya senyaman mungkin bagi karyawannya. Itu sebabnya dilingkungan pabrik dibuatkan taman,  kolam, ada angsa, dan burung. Menurutnya  pabrik merupakan tempat orang banyak menghabiskan waktu dari hari Senin hingga Sabtu, sehingga jarang sekali para karyawan pabrik bisa menikmati taman-taman kota yang ada di Indonesia.  “Kalau mereka kerjanya nyaman maka mereka akan kerja dengan baik kalau mereka sudah bekerja dengan baik otmatis saya bisa pensiun,” paparnya.
Tidak mengherankan jika di setiap pabrik Arwana selalu tersedia kawasan hijau. Di pabrik Tangerang misalnya, dari total  2,65 hektare lahan, 1 hektare di antaranya diperuntukkan bagi kawasan hijau. Di Plant II (Serang, Banten); 52% dari total areal 9,60 hektare juga untuk kawasan hijau. Sedangkan di Plant III (Gresik, Jawa Timur), lahan hijaunya mencap  50% dari total areal 7,22  hektare.
***

 
Sebelum Anda terjun ke Industri keramik, Anda sempat berkecimpung di industri kayu. Mengapa Anda meninggalkan industri kayu justru berbalik arah ke keramik?
            Saya memang sempat berkecimpung di industri kayu. Pada saat itu posisi saya adalah profesional. Saya melihat mereka terus melakukan penebangan namun tidak melakukan penanaman kembali. Padahal kayu itu Tuhan yang kasih. Seperti drakula hanya menghisap. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena pada waktu itu saya hanyalah profesional. Makanya saya berusaha masuk ke industri yang seminimal mungkin merusak lingkungan.
            Selain itu kenapa saya memilih industri keramik karena saya ingin memberikan multiplier effect  ke masyarakat bawah. Di Industri keramik, saya justru memilih segemen bawah bukan karena saya tidak mampu bersaing dengan produk atas atau produk luar. Tapi karena saya melihat di masayarakat menengah bawah itu pendapatannya sedikit. Jadi mengapa kita tidak menjual kepada mereka dengan harga terjangkau dan kualitas yang prima. Dalam menjalankan usaha ini juga bahan baku saya beli dari masyarakat bawah. Saya tidak mau membeli ke orang kota. Tujuannya agar ada pergerakan  ekonomi di tingkat bawah. Lalu untuk truk pengangkut saya outsource dari UKM bukan ke perusahaan besar.  Kita harus membantu dan membangun masyarakat dimana kita berada sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka sangat berguna dan bermanfaat. 
 
Pada tahun 2002 Anda sempat  dianugerahi Young Entepreneur of The Year Award. Menurut Anda bagaimana supaya bisa lahir entepreneur-entepreneur di Indonesia?. Kita lihat jumlah UKM di Indonesia sudah cukup banyak, tapi bagaimana agar mereka tetap bisa bertahan dan usahanya berkelanjutan?
            Pertama kalau ingin menjadi pengusaha maka harus berani mengambil resiko. Kata pengusaha itu berasal dari kata usaha jadi dalam keadaan susah ataupun baik tetap harus berusaha sebab itulah hidup kadang ada susah dan kadang ada enaknya. Jangan hanya mau berusaha karena melihat peluang dan mencari untung saja. Dalam membangun dan dalam menjalankan perusahaan kita harus sadar bahwa biaya atau cost itu akan naik terus dan margin menjadi kecil. Disinilah perlunya kita berusaha dalam mempertahankan kinerja dan perusahaan tetap bisa berkelanjutan.
            Kedua jangan terlalu bergantung pada pemerintah dan bersandar pada koneksi. Kalau mengandalkan koneksi namanya bukan pengusaha. Kesempatan di Indonesia itu luar biasa. Penduduk Indonesia banyak, sumber daya alamnya juga luar biasa.  Dan tentu saja ketika bisnis sudah jalan jangan lupa give back to comunity dan memperhatikan masayarakat bawah. Saya yakin jika ini dilakukan pasti bisa bertahan karena yang akan menjaga kita adalah masyarakat.
 
Dibandingkan dengan negara-negara lain pertumbuhan Indonesia masih lebih baik. Menurut Anda kesempatan apa yang bisa diambil Indonesia untuk bisa ditampil di dunia?
            Pemerintah harus kuat, jangan dikit-dikit minta bantuan ke luar. Lalu rakyatnya juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri jangan selalu menggunakan produk asing. Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil kebijakan.  Gunakanlah sumber daya alam di Indonesia. Misalnya tanah  di Indonesia jangan di ekspor dan dipakai untuk pabrik  di luar negeri. Pemerintah seharusnya melarang ekspor tanah dan menyerukan agar para perusahaan pembuat keramik dunia itu datang ke Indonesia untuk membangun pabrik dan membuat keramik di sini. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan seperti ini. Kalau itu terjadi tentu akan membawa dampak positif bagi Indonesia seperti adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
 
Rencana ekspansi kedepan?
            Kita berencana melakukan penambahan kapasitas pabrik keramik sebanyak 10 juta meter persegi di 2010.  Saat ini kita kan sudah punya 20×20 cm, 20x25cm , 30×30 cm, 40×40 cm. Kita kan belum punya pabrik porcelain 60x60cm yang mainnya di kelas atas. Kita juga harus masuk. Mungkin tahun depan atau tahun berikutnya lagi yang jelas pasti kita masuk setelah kondisi keuangan membaik.
 
Ada rencana menerbitkan obligasi?

            Belum ada dan tidak pernah terfikirkan. Saya tidak akan menerbitkan obligasi karena hubungan kita dengan pihak bank luar biasa baik.
 
Anda sudah cukup sukses di industri keramik apakah terfikirkan untuk masuk ke industri lain atau menjadi konglomerasi?
            Tidak. Saya masih belum apa-apa di industri keramik, jadi saya masih mau fokus di industri ini saja.
 
 
Boks Kunci sukses Arwana

 
1.Melakukan berbagai upaya efisisensi di saat krisis
2.Tidak memiliki utang dalam bentuk dolar
3.Tepat dalam membidik segmen pasar
4.Melakukan pemberdayaan terhadap masayarakat sekitar pabrik
5.Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun kawasan hijau di lingkungan pabrik

Pemilihan Presiden : Menakar Siapa Paling Neolib

Tulisan ini dibuat menjelang pemilihan presiden 2009.

Dalam pemilihan presiden tahun ini, tiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden mengumbar janji program-program ekonominya. Namun, perdebatan paling mengemuka justru masalah sistem ekonomi yang dianut masing-masing pasangan: neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Siapa pasangan capres dan cawapres paling neolib?

Menjelang pemilihan presiden 8 Juli 2009 kata neoliberalisme menjadi semakin populer. Meski populer, kata ini bak momok yang mengerikan dan mengancam bangsa ini. Masing-masing calon presiden (capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) serta tim sukses pun alergi bila disebut neolib. Contohnya saja pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang berusaha menampik tudingan neolib yang selama ini dialamatkan kepada mereka, khususnya Boediono. Untuk mengikis label neolib itu grilya politik dan pendekatan ke beberapa kelompok dan organisasi masyarakat makin aktif digencarkan.

Seperti yang terjadi pada Senin malam (25/5) lalu di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, cawapres Boediono (pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono / SBY) melakukan pertemuan dengan para pengusaha Tionghoa. Dalam pertemuan itu nampak hadir pengusaha seperti Alim Markus (presiden direktur Maspion Group), Siti Hartati Murdaya (pemilik Central Cipta Murdaya Group), dan A.B. Susanto (managing director The Jakarta Consulting Group). Rizal Mallarangeng, salah seorang anggota tim sukses SBY-Boediono, juga hadir mendampingi Boediono. Pertemuan tersebut tertutup dan hanya beberapa media yang mengendus acara yang berlangsung kurang lebih dua jam itu. “Ini acara tertutup,” ujar salah satu satpam di pertemuan itu.

Malam sebelumnya justru SBY sendiri yang hadir. Namun, saat itu kapasitas SBY hadir bukan sebagai calon presiden, melainkan sebagai Presiden yang membuka acara Konferensi ke-5 Federasi Perkumpulan Guangdong Sedunia. Momen itu tidak disia-siakan oleh tim sukses SBY-Boediono untuk meraih simpati dari para pengusaha Tionghoa. Oleh karena itulah, Senin malam giliran Boediono yang hadir. Pertemuan ini nampaknya dilakukan untuk “mendekatkan” Boediono kepada para pengusaha Tionghoa.

Menurut A. B. Susanto, malam itu Boediono memaparkan visi dan program-program yang akan dijalankannya jika nanti terpilih menjadi wakil presiden. ”Kami makan malam dan bincang-bincang tentang programnya,” jelas Susanto. Ungkapan senada juga dilontarkan oleh bos Maspion Alim Markus. “Kebetulan Boediono itu kan dari bank sentral, sementara kami ini kebanyakan dari sektor riil. Jadi, perlu bincang-bincang agar saling kenal,” ujarnya.

Tudingan Neolib

Boediono boleh dibilang merupakan sosok yang paling banyak sorotan dan menarik perhatian pada pemilihan presiden tahun ini. Pasalnya, banyak kalangan menjuluki pria kelahiran Blitar, 25 Februari 1943 ini sebagai tokoh neolib atau penganut paham neoliberalisme. Saat SBY menunjuknya sebagai calon wakil presiden pasangannya, kontan demonstrasi di beberapa tempat bermunculan dan pada intinya menolak tampilnya Boediono. Bahkan, dalam salah satu spanduknya, mereka menyatakan lebih rela dipimpin oleh seorang pelawak terkenal bernama mirip dibanding bakal dipimpin seorang Boediono. Dibanding Boediono, para capres dan cawapres lain yang mencalonkan diri tak mendapat respon senegatif itu.

Sepak terjang yang dilakukan oleh Boediono selama ini dianggap oleh beberapa kalangan sebagai cerminan seorang neolib. Pengamat ekonomi Revrisond Baswir adalah salah seorang yang menganggap Boediono sebagai seorang neolib. Dalam sebuah kesempatan, Revrisond mengatakan selama Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian Menko Perekonomian, Undang-Undang yang dilahirkan adalah UU yang pro investor asing. UU itu mencakup UU Migas, UU Kelistrikan, hingga UU Penanaman Modal. Selain itu, selama Indonesia berada dalam program Dana Moneter Internasional (IMF) Boediono hampir selalu di dalam pemerintahan.

Pencitraan neolib inilah yang hendak dikikis oleh tim sukses SBY-Boediono. Untuk mengikis citra ini tentu bukan perkara mudah, karena itulah pendekatan ke berbagai kelompok dan golongan terus dilakukan termasuk kepada para pengusaha Tionghoa.

Perbedaan Program Ekonomi
Namun, bila bicara tentang program ekonomi, pasangan SBY-Boediono nampak yang paling konservatif dalam membuat target pertumbuhan ekonomi. Mereka hanya memasang angka 7% sampai tahun 2014. “Kami targetkan pertumbuhan 7%,” ujar SBY dalam dialog antara capres dan Kadin yang berlangsung di Jakarta, Rabu (20/5) lalu. SBY mengaku dirinya bersikap realistis di tengah kondisi perekonomian global yang sedang mengalami krisis ini, sehingga ia tidak muluk-muluk dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, menurut SBY, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Dalam kesempatan itu SBY juga secara tegas menangkis tanggapan bahwa dirinya adalah penganut neoliberalisme atau bagian dari Washington Concensus. “Saya jelaskan disini bahwa saya tidak menganut neoliberalisme ataupun Washington Concensus. Yang bilang seperti itu tidak mengerti,” tegas SBY. Dia pun menolak jika ekonomi Indonesia menganut pasar bebas, meskipun tidak menampik bahwa pasar global menganut pasar bebas. Menurutnya, di Indonesia campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan untuk melindungi ekonomi rakyat.

Sedangkan dalam dialog khusus yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV swasta Rabu (20/5) lalu, Boediono mengatakan akan memperkuat usaha kecil menengah (UKM). “Ini sangat penting. Pelajaran dari praktek yang saya alami, kita perlu memperkuat UKM dengan cara memperkuat masing-masing elemen, termasuk soal sinergi, koordinasi, serta sub-sub program yang bermuara pada tujuan sama mengintegrasikan UKM dengan baik,” tegasnya.

Adapun pasangan Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro) mencanangkan target pertumbuhan ekonomi hingga dua digit, yakni 10 – 12%. Untuk mencapai pertumbuhan itu ada beberapa langkah yang akan dilakukan pasangan Mega-Pro. Pertama, menggenjot pembangunan infrastruktur untuk memacu kegiatan perekonomian. Kedua, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kemandirian dengan mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri. Ketiga, melakukan nasionalisasi dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Pasangan ini juga akan mengandalkan pembangunan ekonomi yang fokus pada sektor pangan, energi dan pasar domestik yang besar.

Dalam sebuah kesempatan, Fadli Zon, sekretaris tim sukses Mega-Prabowo, mengatakan pasangan Mega-Pro jika nanti terpilih akan melakukan penjadwalan ulang utang karena saat ini APBN terlalu dibebani dengan utang luar negeri. “APBN saat ini tidak sehat, karena 40% digunakan untuk membayar utang dan subsidi,” ujarnya. Nantinya, dana yang seharusnya digunakan untuk membayar utang akan dialihkan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program ekonomi berbasis kerakyatan.

Sementara itu, duet Jusuf Kalla – Wiranto (JK-Win) mematok target pertumbuhan sebesar 8%. “Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%,” ujar Jusuf Kalla ketika tampil di dalam dialog dengan pengusaha yang diselenggarakan oleh Kadin, Senin (18/5) lalu. Adapun strategi yang akan ditempuh pasangan ini adalah mempercepat proyek-proyek infrastruktur, stabilitas politik dan keamanan, serta investasi.

Kalla, yang memiliki slogan kampanye “Lebih Cepat Lebih Baik”, mengungkapkan sebagian proyek infrastruktur bisa terpenuhi pada 2010. Misalnya program pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap pertama. Jusuf Kalla juga menjanjikan ingin mengurangi ketergantungan terhadap asing. “Bangsa kita memang tidak harus tergantung dana dan bantuan asing. Kita butuh investasi asing, tapi harus beri nilai tambah. Jangan hanya yang lari saat krisis,” tegasnya.

Penjadwalan ulang utang luar negeri juga menjadi salah satu agenda pemerintahan JK-Win. Hal tersebut diungkapkan Bambang Soesatyo, anggota tim sukses JK-Wiranto. Menurut Bambang, hal ini dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% – 9% bisa dicapai. “Dana untuk membayar utang itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur,” ucapnya. Selain itu, untuk membiayai APBN, pasangan JK-Wiranto memastikan akan mengevaluasi kontrak-kontrak migas yang dinilai merugikan. Sehingga, devisa Indonesia bakal meningkat.

Sofjan Wanandi, ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, terang-terangan mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. “Para pengusaha sudah dipastikan memberikan dukungan kepada JK-Win,” tandasnya. Sofjan melihat selama ini terbukti bahwa JK berani mengambil kebijakan serta melakukan terobosan guna mengatasi kendala-kendala dalam pembangunan sektor perekonomian. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 megawatt, pelabuhan, jalan tol, hingga menyangkut kendala perizinan yang sering dikeluhkan pengusaha dan masyarakat luas.

“Kita membutuhkan figur seperti JK karena cepat dalam mengambil keputusan. Bila ada kendala seperti di birokrasi, JK berani mengambil tindakan cepat agar kebijakan yang dijalankan tidak lamban,” ujar Sofjan penuh semangat. Apapun alasannya, lanjut Sofjan, orang tahu betul apa yang dilakukan JK selama lima tahun di pemerintahan. “Banyak yang telah dilakukannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Misalnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Bila ada kendala, langsung diatasinya dengan berani dengan memberikan jaminan,” terang Sofjan.

Menurut Sofjan, dalam pemilihan presiden kali ini, bidang perekonomian jelas menjadi hal penting dan utama dalam kemajuan bangsa ke depan. Apalagi jika melihat perekonomian bangsa yang masih tertinggal dari banyak negara lain. Sumber daya alam yang luar biasa di negeri ini perlu dikuasai oleh bangsa sendiri. “Kita tidak bisa terus-menerus ikut bangsa asing,” tegas Sofjan.

Sementara itu, Erwin Aksa, ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mencoba menilai ketiga pasangan capres dan cawapres secara lebih berimbang. “Semua punya kelebihan dan kekurangan,” paparnya. Dari hasil dialog ketiga pasangan dengan Kadin, Erwin menyimpulkan JK terlihat sangat teknis sekali dan SBY sistematis dalam memberikan penjelasan. Sedangkan Megawati, penjelasannya makro dan jawabannya masih perlu dipertajam lagi karena banyak pertanyaan teknis. “Kebetulan Mega background-nya bukan ekonom. Mungkin jawaban dari Prabowo bisa jadi lebih tajam,” papar Erwin.

Bagi Erwin, siapapun presidennya nanti, yang jelas banyak pengusaha menginginkan keadilan atau fairness. Perlu ada keseimbangan antara pengusaha dan para pekerja. “Selain itu, mereka juga memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal agar lebih bisa meningkatkan usahanya,” jelasnya.

Capres dan Cawapres Paling Neolib
Dari program-program kebijakan ekonomi yang dijanjikan ketiga pasangan capres dan cawapres secara singkat tersebut, nampak jelas bahwa ada dua hal penting yang menjadi pembeda ketiga pasangan di bidang ekonomi. Pertama adalah masalah target pertumbuhan ekonomi. Kedua, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Masing-masing pasangan capres dan cawapres memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap kedua hal itu.

Namun, masalah pilihan platform sistem ekonomi yang dianut ketiga pasangan itu juga hangat diperbincangkan publik belakangan ini, tak terkecuali bagi kalangan pebisnis, yaitu apakah mereka pro neoliberalisme atau pro ekonomi kerakyatan. Sesuai hasil kajian Warta Ekonomi terhadap beberapa segi (variabel) dari program-program kebijakan ekonomi yang disodorkan masing-masing pasangan capres-cawapres, maka terlihat bahwa pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto berkecenderungan penuh mengusung sistem ekonomi kerakyatan, sementara pasangan Jusuf Kalla-Wiranto berkecenderungan mengusung program yang lebih berat atau pro pada ekonomi kerakyatan. Adapun pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, apabila dilihat dari beberapa segi (variabel) yang dikumpulkan Warta Ekonomi, berkecenderungan mengusung neoliberalisme pada perekonomian Indonesia. (lihat tabel “Program Pasangan Capres-Cawapres: Siapa yang Paling Neolib?”)

Akan tetapi, bila melihat catatan masa lalu ketiga pasangan capres dan cawapres, terutama dari kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pada saat mereka duduk sebagai pejabat pemerintahan, maka nampak jelas bahwa platform ekonomi yang dibangun masing-masing pasangan capres dan cawapres sama-sama cenderung ke arah neoliberalisme. Dengan catatan, karena Prabowo Subianto dan Wiranto belum pernah menjadi pejabat pemerintah yang terkait langsung dengan kebijakan ekonomi, maka berdasarkan program yang dicanangkan keduanya, terlihat Prabowo cenderung akan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai fundamen ekonomi nasional dan Wiranto cenderung banyak programnya yang mengarah pada visi kerakyatan. (lihat tabel “Track Record Pasangan Capres-Cawapres: Siapa yang Paling Neoliberal?”).

Menanggapi perdebatan platform sistem ekonomi yang dianut ini, capres Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya bukanlah termasuk kaum ultranasionalis yang memandang nasionalisme secara sempit. Akan tetapi, ia juga menyatakan bahwa dirinya pun anti neoliberalisme yang dinilainya tidak cocok dengan kondisi negara Indonesia. “Mudah-mudahan Kadin suatu saat mengundang saya lagi untuk mendiskusikan apa neolib itu. Supaya tidak latah orang mengatakan neolib. Kita semua saya kira bukan penganut paham yang tidak cocok. Bagi kita , yang terbaik untuk rakyat, tidak melanggar UUD, membawa manfaat yang nyata, dan tidak terperangkap pada ideologi. Motto saya, pembangunan untuk semua,” pungkasnya.

Fadil Hasan pengamat ekonomi INDEF memiliki penilaian tersendiri terhadap masing-masing capres. Menurutnya ada tiga aspek yang ia amati yakni peran negara dalam ekonomi, kebijakan perdagangan dan investasi, serta kebijakan makro ekonomi. Dari tiga aspek tersebut Fadil menilai SBY adalah sosok yang berorientasinya pada pasar. Bagi SBY ketahanan negara tetap ada tapi terbatas. Pemerintah sebagai regulator berperan dalam memastikan bahwa aturan berjalan degan baik. Dalam hal investasi, SBY akan lebih aktif membuat kerjasama perdagangan dan membuka investasi dari luar. “Dari sisi makro ekonomi SBY orientsinya pada stabilitas, seperti menjaga inflasi, sehingga pelaku usaha bisa bergerak baik,”paparnya.
Sedangkan Megawati dalam pengamatan Fadil adalah sosok yang akan menerapkan pasar terbatas dan peran negara dalam ekonomi lebih besar. Megawati juga akan melakukan banyak proteksi terhadap industri dalam negeri. “Di sektor makro Mega akan melakukan ekspansi besar-besaranan untuk menggerakkan sektor riil,” cetusnya. Sementara sosok JK, Fadil menilai JK tidak anti pasar dan JK akan membiarkan pasar bekerja dengan baik. Pemerintah harus punya alternatif action jika pasar tidak berfungsi baik. Pemerintah berperan dalam mengembangkan pasar.Investasi membawa indonesia tetap berpartisipasi dalam berbagai perjanjian ekonomi tapi tidak membuat kebijakan yang protektif. Mengenai stabilitas bagi JK penting tapi bukan utama hanya faktor pendukung untuk menggerakan sektor riil.###

Kadar Neoliberalisme Para Capres dan Cawapres di Mata Pengamat

1. Revrisond Baswir, Pengamat Ekonomi UGM
“Merujuk pasal 33 UUD 1945, institusi yang wajib dikembangkan adalah koperasi. Jadi, koperasi merupakan cara wajib ekonomi kerakyatan. Tapi, ketiga capres itu tidak menyebut soal koperasi. Artinya, tidak mengusung ekonomi kerakyatan. Padahal negara berkewajiban mengembangkan koperasi. Akan tetapi, tidak ada capres-cawapres yang membicarakan koperasi dalam visi-misinya. Memang mereka membicarakan UKM, tetapi koperasinya hilang.
Begitu juga dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selama ini hal tersebut tidak dijalankan dengan baik. Justru paham neoliberalisme bisa terlihat dari sejumlah kebijakan privatisasi BUMN. Ketiga capres yang akan maju sangat kental dengan agenda privatisasi BUMN tersebut. Ketiga capres semuanya mantan orang dalam pemerintahan, sehingga sulit mengubah neoliberalisme itu. Tiga capres itu tidak meyakinkan kita kalau mereka bisa menjalankan ekonomi kerakyatan.” (Diskusi Neolib dan Ekonomi Kerakyatan, Rumah Perubahan, 25 Mei 2009)

2. Rizal Ramli, Chairman ECONIT
“Rekam jejak para tokoh itu ketika menjabat sebagai petinggi negara menjadi bukti yang jelas bahwa mereka pengikut ekonomi neoliberal. Pada pemerintahan SBY ada tiga fakta, yaitu bantuan langsung tunai (BLT), sektor perdagangan, dan UU Bank Indonesia. Di sektor perdagangan, di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah melindungi industri rotan dalam negeri dengan melarang ekspor rotan mentah. Namun, sekarang pemerintah turut ‘bertanggung jawab’ terhadap kehancuran industri furnitur rotan dalam negeri. Sekarang, rotan mentah boleh diekspor. Akibatnya, industri furnitur rotan bangkrut dan Cina menjadi pusat industri rotan. Selain itu, pembahasan UU Bank Indonesia juga akhirnya mereduksi fungsi bank sentral ini sebelumnya untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang, BI hanya berfungsi mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah.” (Diskusi Jurnalis, Gedung DPD RI, 29 Mei 2009)

3. Andrinof Chaniago, Pengamat Politik UI
“Para pasangan capres dan cawapres masih memberikan janji-janji surga untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Namun, mereka tidak mendapatkan bagaimana cara mewujudkan janji itu. Seperti janji membuka lahan 7 juta hektar bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Pembebasan lahan jelas memerlukan waktu yang lama, Belum lagi janji untuk menurunkan harga BBM, janji itu hanya sebatas janji. Harga BBM itu fluktuatif dan tergantung harga minyak mentah dunia, sehingga tidak bisa ditetapkan. Janji manis lainnya yang disampaikan oleh salah satu pasangan capres-cawapres adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai dua digit ini sulit untuk direalisasikan.” (Diskusi Strategic Indonesia, Wisma Dharmala Sakti 28 Mei 2009)

4. Poltak Hotradero, Pengamat Pasar Modal
“Jika ada yang menjanjikan pertumbuhan hingga dua digit sepertinya sulit untuk dilakukan. Dilihat pertumbuhan investasi di Indonesia baru 15-20%, kalau mau pertumbuhan double digit investasi harus digenjot 100%. Dan, untuk mencapai investasi 100% adalah hal yang mustahil karena Indonesia tidak mempunyai sumber dana. Kalau mau utang banyak juga tidak boleh, karena dalam undang-undang diatur utang tidak boleh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Soal ekonomi kerakyatan, sebenarnya Indonesia ini memang sudah berekonomi kerakyatan karena 62% penopang perekonomian Indonesia adalah dari konsumsi rakyatnya sendiri.” (Diskusi Strategic Indonesia, Wisma Dharmala Sakti 28 Mei 2009)

5. Fadjroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia
“Semuanya itu agen neoliberalisme. SBY, JK dan Megawati, menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang massif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang berpotensial merugikan negara Rp750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp5,26 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai Rp1,8 miliar dollar AS dan penguasaan Indosat oleh Qtel diizinkan oleh SBY-JK hingga 65%. SBY-JK juga menjual BUMN seperti, PT Garuda Indonesia, PT Karakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara, PT Yogya Karya dan PTPN III, IV dan VIII. Bahkan, SBY-JK selama 26 Mei 2008-5 Mei 2009 menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.982 barel per hari, Chevron Pacific Indonesia menguasai 425.478 barel per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel per hari.

Parahnya lagi, pinjaman luar negeri (PLN) dan surat berharga negara (SBN) hingga 31 Januari 2009, total utang pemerintah adalah Rp1.667 triliun pada masa Megawati dan SBY-JK. Selama tahun 2001-2009 PLN bertambah, masing-masing, bertambah 602 (2001), 594 (2002), 591 (2003), 613 (2004), 612 (2005), 562 (2006), 586 (2007), 717 (2008) dan 746 (2009). Sedangkan SBN bertambah 661 (2001), 655 (2002) 649 (2003), 662 (2004), 656 (2005), 748 (2006), 801 (2007), 906 (2008) dan 920 (2009). “Jadi total utang pemerintah (PLN dan SBN) masing-masing, 1.263 (2001), 1.249) (2002), 1.240 (2003), 1.275 (2004), 1.268 (2005), 1.310 (2006), 1.387 (2007), 1.623 (2008) dan 1.667).Utang dan SBN senilai Rp1.263 triliun (2001) adalah hutang haram Orba dan KLBI senilai Rp144 triliun dan BLBI senilai Rp600 triliun lebih (Boediono salah satu Direktur BI) serta sejumlah proyek yang merugikan masyarakat seperti Bendungan Kedung Ombo.” (WASPADA ONLINE, Minggu 17 May 2009)

6. Tjipta Lesmana,Pengamat Politik & Pakar Komunikasi Politik
“Neoliberal di negara kitatampaknya mulai berkibar setelah Orde Baru runtuh.Maka,pemerintahan Megawati—juga Habibie dan Gus Dur—sesungguhnya juga berwatak neolib.Penjualan(bahasakerennya: privatisasi) BUMN digenjot habishabisan pada era Megawati.Campur asing dalam perekonomian terasa sekali, misalnya dalam menyusun sebuah undang-undang, atau pengurangan subsidi BBM. Para menteri yang duduk dalam pemerintahan Megawati selalu mengklaim mereka tidak salah.
Penjualan BUMN semata-mata implementasi dari amanat rakyat yang dituangkan dalam Ketetapan MPR ketika itu. Memang Bab IV GBHN 1999–2004 dengan jelas memerintahkan pemerintah untuk “mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar modal monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat. Bukankah amanat MPR ini berwatak neoliberal?. Tentang BUMN,GBHN 1999–2004 juga menegaskan, bagi badan usaha milik negara yang usahanya tidak berkaitan dengankepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal. Dengan “senjata” TAPMPR tentang GBHN ini pemerintahan Gus Dur dan Megawati pun melego banyak BUMN.” (Harian Seputar Indonesia, Rabu 29 Mei 2009)

Olimpic Memperkuat Posisi Dengan Merambah Bisnis Retail

Interview
Edy Gunawan CEO PT Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic)



Pada krisis ekonomi 1998 PT Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic) adalah salah satu perusahaan yang juga mengalami kejatuhan bisnis yang luar biasa. Kala itu hutangnya sampai sepuluh kali lipat dari omsetnya. Namun perusahaan furniture ini berhasil bangkit dan melewati saat-saat kritis sampai kembali berjaya lagi. Salah satu strategi agar tetap selamat dan bertahan karena selama krisis Olympic tidak berhenti melakukan inovasi dalam mengeluarkan produk-produk baru dan desain yang baru. Tahun 2008 krisis ekonomi kembali datang. Seberapa besar dampaknya bagi Olympic dan strategi apa saja yang dilakukan agar tetap bertahan di tengah kisis saat ini?. Dan aksi korporasi apa saja yang akan dilakukan Olympic selama tahun 2009 ini?Selasa, (7/7/09) lalu Evi Ratnasari berbincang-bincang dengan Edy Gunawan chief executive officer (CEO) PT Cahaya Sakti Multi Intraco di kantornya yang terletak di jalan Kaum Sari, Kedung Halang, Bogor. Berikut petikannya :


Seberapa besar dampak krisis saat ini terhadap industri furniture, khususnya terhadap Olympic?
Saya belum pernah dengar kalau ada industri yang tidak kena dampak krisis termasuk industri ini. Tapi ya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu bermasalah betul. Paling tidak kita relatif kebal karena bahan baku juga ada di dalam negeri. Untuk pasar lokal krisis ini tidak berdampak secara signifikan terhadap omset. Tapi kalau untuk ekspor ya cukup signifikan, karena daya beli di pasar luar negeri lagi terganggu. Secara kuantiti produk yang diekspor turun sekitar 30% sampai 40%.

Berapa omset pada 2008 lalu?
Pejualan Olympic di 2008 sekitar US$108 juta. Dari omset itu sekitar 20% berasal dari pasar ekspor dan 80% dari pasar dalam negeri. Mangkanya krisis ini tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap kita karena pasar ekspor kita cuma 20%.

Pasar ekspor ke negara mana saja?
Produk kita di ekspor ke 100 negara yang tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, Australia, Sudan. Kontribusi terbesar untuk ekspor berasal dari Asia, Timur Tengah, Sudan dan negara-negara bekas Uni Soviet

Meski tidak terlalu berdampak secara signifikan, apakah ada strategi khusus dalam menghadapi krisis saat ini?
Pasti. Pertama kita harus terus berinovasi dalam mengeluarkan produk-produk baru. Kedua dalam keadaan krisis kita harus merangkul seluruh karyawan karena dalam menghadapi krisis diperlukan tim yang solid. Jadi harus tetap bisa memberikan motivasi terhadap karyawan dengan memberikan sistem insentif yang menarik. Kita juga memberikan training-training supaya mematangkan mereka. Krisis ini bagi saya istilahanya diberikan waktu utuk bernafas agar bisa lari lagi dengan kencang. Pada saat bernafas ini kita siapkan SDM dengan memberikan training.

Ada PHK?
Tidak. Justru kita terus melakukan rekrutmen.

Apa alasannya? Bukankah ditengah krisis justru harus melakukan efisiensi dan perampingan?
Yang lalu-lalu itu kita juga melakukan pembelian produk dari luar. Nah dengan krisis ini kita hentikan atau kita kurangi pembelian produk yang dari luar dan produk dari dalam kita galakan.

Bagaimana dengan target 2009? Berapa besar pertumbuhan penjualannya?
Untuk 2009 mugkin flat dulu ya. Saya tidak mau terlalu besar memasang target. Ditengah krisis saat ini flat saja sudah bagus. Mungkin ada pertumbuhan tapi single digit tidak seperti pertumbuhan di tahun 2008 yang tumbuh 15% sampai 20%.

Berapa banyak pabrik yang dimiliki saat ini?
Lebih dari 20 pabrik tersebar di seluruh Indonesia.

Ada rencana ekspansi apa di 2009 ini?
Kita mau menggalang dan mengembangkan Furnimart atau toko furniture lebih banyak tahun ini. Toko ini konsepnya franchise. Furnimart merupakan strategi kita untuk masuk ke wilayah retail. Kita kan sudah memiliki area di manufaktur dan distribusi jadi akan makin memperkuat posisi kita di pasar dengan masuk ke area retail. Toko ini sudah jalan tiga tahun dan sudah ada sekitar 100 gerai yang tersebar di pulau Jawa. Untuk sementara kita akan kembangkan Furnimart di pulau Jawa dulu selama 2009 ini. Sampai akhir 2009 ini kita targetkan untuk membangun lagi sekitar 20 toko. Kita sudah ada di Jawa Timur, Banyumas, Purwodadi. Di Jawa Tengah paling tidak ada sepuluh kota lagi yang akan kita garap.
Furnimart ini hadir juga untuk melakukan penetrasi pasar di daerah pedesaan yang sedang mengalami pertumbuhan. Selama ini retail-retail moderen yang besar seperti carrefour, gaint, makro dan hypermart umumnya hanya hadir di perkotaan dan tidak bisa menjangkau pedesaan. Kita akan melakukan ekspansi ke luar pulau Jawa pada 2011. Untuk awal di 2011 kita akan bangun di Bali dulu baru setelah itu ke Batam, Sumatera dan Makasar serta kota-kota besar lainnya.

Di pedesaan umumnya sudah dikuasai oleh Colombia dan kecendrungannya Colombia sedang menurun. Apa yang membuat Anda yakin Furnimart akan sukses?
Kita berbeda dengan Colombia, kalau Colombia itu konsepnya cash and credit. Kalau kita tidak cash and credit tapi menjual furniture. Jadi berbeda. Selain itu dari sisi produk Colombia sepertinya sekitar 60%-70% menjual produk-produk elektronik. Selain itu Colombia juga menjual produk lain seperti handphone, motor dan lainnya. Sedangkan kita lebih fokus pada produk furniture saja.

Furnimart membidik pedesaan, tapi tidak memberikan sistem cash and kredit. Sementara daya beli di pedesaan bisa dikatakan kurang, bagaimana Anda mengatasi masalah ini?
Iya karena itulah kita bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan atau multifainance.

***

Edy Gunawan mulai menjabat sebagai sebagai CEO sejak 4 Oktober 1996 lalu. Bagi pria kelahiran Jakarta 30 Desember 1959 sumber daya manusia adalah kunci terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, Karenanya pengembangan SDM mutlak harus dilakukan. Alumni sarjana ekonomi ini merasa senang dan bangga jika bisa melakukan regenerasi di perusahaannya dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ia juga bersyukur selama ia memimpin Olympic ia bisa melihat pegawai dan staffnya menempati posisi penting dan duduk dalam jajaran manajemen. “Kepuasan saya kalau anak buah saya bisa sukses dan berkembang. Ada kebangaan dan kepuasan tersendiri dan hal ini tidak bisa di bayar oleh apa pun,”cetus bapak beranak tiga itu.
***

Asosiasi pernah mengeluhkan kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap industri ini. Dukungan semacam apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pelaku di industri furniture?
Untuk industri ini memang kurang adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah. Kalau saya lihat ada industri tertentu dapat keringan pajak dan lain sebagainya. Sementara industri ini tidak ada keringanan apa pun. Kita sebenarnya tidak minta khusus diperhatikan atau mendapat perhatian eksklusif. Kita minta yang umum saja lah seperti industri lain seperti perbaikan infrastruktur dan listrik. Dengan infrastruktur yang tidak memadai biaya kirim bahan baku dari Kalimantan ke sini saja sama dengan mengirim barang dari sini ke Cina.
Hal yang lain yang kita minta untuk diperhatikan benar-benar dan diawasi dengan serius adalah masalah ilegal logging karena menyangkut bahan baku utama kita. Kita tidak bisa bersaing karena kayu-kayu di dalam negeri di import secara ilegal dengan harga yang lebih murah sehingga musuh kita punya bahan baku yang lebih murah ketimbang kita.

Kontribusi industri furniture sendiri terhadap PDB kita berapa besar?
PDB kita kalau tidak salah sekitar Rp5000 triliun. Yang namanya furniture itu banyak, ada yang benar-benar kayu solid, ada juga kayu panel, jati, belum lagi plastik, bambu, rotan dan gelas. Banyak sekali. Kalau untuk panel saja market sizenya sekitar Rp 6 trilun setahun. Kalau bicara semua furniture pasti besar sekali, makanya industri furniture ini harus diperhatikan oleh pemerintah

Di luar negeri khususnya Amerika Serikat dan Eropa ada aturan untuk furniture kayu yakni Lacey Act yakni sertifikasi yang menyatakan bahwa bahan baku itu bukan berasal ilegal loging. Seberapa besar pengaruh aturan ini terhadap Olympic?
Tidak ada pengaruhnya sebab kita tidak ekspor kesana. Kalau ke Amerika Serikat kita bersaing dengan produk dari Brazil yang secara geografis lebih dekat dengan Amerika Serikat. Kalau kita ke sana kita pasti tidak menang karena harganya tidak dapat bersaing, jadi kita tidak akan menembus ke sana. Dulu kita pernah coba, harganya harus di tekan betul, apalagi transportasinya jauh dan mahal.

Masa-masa paling sulit yang pernah Anda alami selama memimpin perusahaan ini?
Pada tahun 1998 itu merupakan masa-masa sulit bagi saya dalam memimpin perusahaan. Waktu itu perusahaan jatuhnya luar biasa. Hutang kita bisa sepuluh kali lipat dari omsetnya. Apa lagi saat itu dollar sempet di harga Rp16.000. Saat itu omsetnya sekitar Rp 100 miliaran. Jadi hutangnya hampir Rp1 triliunan.

Apa yang Anda lakukan sehingga perusahaan bisa bangkit dan lari kencang lagi?
Saat itu strateginya kita memproduksi produk-produk krisis. Mengurangi cabang-cabang kita. Pada saat itu kita dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Kita tentu tidak mau perusahaan ini mati. Terpaksa pada saat itu melakukan pengecilan atau perampingan. Ditengah kondisi yang terjepit terpaksa harus melakukan PHK untuk efisiensi. Inilah strategi yang tidak enak tapi mau tidak mau harus dipilih. Tapi pada saat itu saya punya prinsip cut the tree from the top, jadi yang di bawah itu tidak kita berhentikan, toh mereka juga cuman mendapat gaji UMR. Malah yang level bawah ini kita latih untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Dan kalau dihitung-hitung memberhentikan 100 orang di level menengah dengan memberhentikan 1000 orang di level bawah sebenarnya penghematannnya sama. Cuma dampak sosialnya berbeda. Jadi lebih baik menyelamatkan 1000 orang yang di bawah akan lebih baik ketimbang menyelamatkan 100 orang di level menengah. Umumnya di level menengahkan sudah punya tabungan.

Apa visi Anda dalam memimpin perusahaan ini?
Visi yang saya bawa tentu sama dengan visi chairman perusahaan ini yang ingin menjadikan perusahaan ini menjadi world class company.

Kapan visi itu diharapkan terwujud?
Paling tidak dalam waktu lima tahun mendatang kita sudah bisa punya satu pandangan sebagai perusahaan kelas dunia.


Kunci Sukses Olympic
Melakukan Inovasi produk
Mengeluarkan produk-produk baru dengan desain yang baru
Memperkuat pasar lokal
Melakukan penetrasi ke pedesaan dengan mengembangkan Furnimart
Melakukan pengembangan SDM

Ketika Seorang Saudagar Ingin Menjadi Presiden

Tulisan ini ditulis menjelang pemilihan presiden 2009.

Menjelang pemilihan presiden masing-masing pasangan capres dan cawpres “rajin” melempar isu untuk memojokan pesaingnya. Salah satunya tentang isu dwifungsi pengusaha-penguasa. Berbahayakah jika seorang saudagar menjadi presiden?

Isu dwifungsi pengusaha-penguasa kembali menguak. Isu ini kembali ramai dibicarakan setelah calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pejabat publik yang berbisnis dalam pidato politikya Kamis (4/6) lalu di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Timur. SBY berpendapat pejabat semacam itu tidak dapat sepenuhnya mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

SBY juga menuding anggota keluarga pejabat publik yang turut berbisnis dengan menyalahgunakan kewenangan menjadi penyebab kejatuhan ekonomi Indonesia sepuluh tahun lalu. SBY berjanji jika nanti diaterpilih lagi akan melakukan reformasi birokrasi di sektor kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, pengadilan, dan lainnya. Menurutnya, jika sektor-sektor tersebut berhasil dibenahi, hal tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang lebih kondusif.”Saya akan secara gigih membentuk pemerintahan yang semakin bersih,” ujar SBY.

Isu dwifungsi pengusaha-penguasa ini nampaknya digunakan untuk menyentil pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang pengusaha. Namun Andi Malarangeng salah satu tim sukses SBY-Boediono membantah jika pernyataan SBY dianggap memojokan pasangan capres lainnya. Menurutnya tema kampanye SBY adalah Pemerintahan Bersih. Salah satu yang dibahas adalah kalau pejabat berbisnis harus bebas dari konflik kepentingan, harus transparan dan harus sesuai dengan azas kepatutan. “Agar pejabat bisa konsentrasi dalam menjalankan pemerintahan. Jangan sampai dengan berbisnis terjadi konflik kepentingan,” jelasnya.

Fenomena JK

Dalam hal dwi fungsi pengusaha-penguasa nampaknya Danang Widoyoko koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) sependapat dengan SBY. Menurutnya presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang pengusaha berpotensi memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Naluri pengusaha akan tetap membawa kebiasaan bisnis di mana pun ia berada.”Katakanlah presidennya orang perikanan, dana perikanan secara tidak langsung akan lebih besar,” ujarnya dalam diskusi ‘Capres-Cawapres Pengusaha, Berbahayakah?’ yang digelar di Hongkong Cafe, Jl Sunda, Jakarta, Kamis (4/6/2009). Danang juga berpendapat di hampir semua negara pengusaha akan melakukan segala cara agar bisa merapat ke pemerintahan.

Dalam diskusi tersebut Pengamat Ekonomi Faisal Basri memberikan contoh ketidakberesan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat dwifungsi pengusaha-penguasa. Faisal mencontohkan persoalan listrik di Indonesia tidak akan pernah beres kalau dipegang Jusuf Kalla, karena di dalamnya ada konflik kepentingan. Hal sama terjadi dalam proyek pembangunan monorail.”Monorail awalnya akan dikerjakan konsorsium A, lalu konsorsium B, akhirnya ke Bukaka tapi tidak punya uang. Lalu cari sampai Timur Tengah nggak dapat-dapat juga. Akhirnya seperti ini, malah merugikan rakyat,” kata Faisal. Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan jalan tol dimana Sekretaris Wakil Presiden malah menjadi komisaris jalan tol.

Selain itu Faisal juga mengkritik proyek pembangunan bandara di berbagai daerah. Dalam pandangannya pembangunan bandara tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya sistem transportasi yang massal dan berkesinambungan. Seharusnnya kata Faisal yang dibangun pelabuhan. Sedangkan pelabuhan yang selama ini dibangun untuk mengangkut mobil, bukan untuk kebutuhan rakyat. Menurut Faisal pembangunan pelabuhan itu terkait dengan salah satu salah satu bisnis keluarga Jusuf Kalla. “Jusuf Kalla punya bisnis mobil di Makassar,” ujarnya. Faisal juga menduga pengangkatan Sofian Djalil sebagai Menteri Negara BUMN juga bagian dari cara Jusuf Kalla mengamankan bisnis pribadi yang berasal dari proyek-proyek BUMN.”Sofyan Djalil itu orang dekat JK,” pungkasnya.

Sejatinya, tak cuma Jusuf Kalla yang selama ini menjadi pejabat dengan latar belakang pengusaha. . Dalam jajaran kabinet SBY, juga ada Aburizal Bakrie, Menko Kesra yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian. Ical, begitu biasa Aburizal memliki kerjaan bisnis Grup Bakrie. Kelambanan pemerintah dalam menangani korban lumpur panas Lapindo Brantas tak jarang dikait-kaitkan dengan keberadaan Ical di pemerintahan. Selain Ical juga ada nama Fahmi Idris (Grup Kodel) yang kini menjadi menteri perindustrian, sebelumnya sempat menjadi Menaker.

Calon wakil presiden dari Parati Gerindra Prabowo pun memiliki latar belakang pengusaha. Setelah melepas karir cemerlangnya di militer anak Sumitro Djojohadikusumo ini mengalihkan potensinya ke bisnis. Kerajaan bisnis Prabowo dikenal dengan nama Nusantara Energy, sebuah grup bisnis yang bergerak dalam pengelolaan dan perdagangan beberapa komoditas sumber daya alam. Mulai dari kelapa sawit, minyak bumi, pertambangan, pulp dan juga perikanan.

Saudagar pun Punya Hak Menjadi Presiden

Jelas saja isu dwifungsi pengusaha-penguasa yang dihembuskan SBY membuat kubu pasangan JK-Win meradang. Tim Kampanye Nasional capres-cawapres JK-Win mempertanyakan pernyataan yang menyatakan bahwa berbahaya jika pengusaha menjadi pejabat. Kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih besar, misalnya menguntungkan bisnis keluarga. Menurut Fadhil Hasan salah satu tokoh tim sukses JK-WIN semua profesi memiliki peluang yang sama untuk melakukan KKN.

Sedangkan menyangkut bisnis Jusuf Kalla Fadil membantah tudingan proyek monorel dan pembangunan tenaga listrik 10.000 megawatt terkait perusahaan keluarga Jusuf Kalla. “Bisnis keluarga JK itu tidak dekat dengan pemerintah, misalnya mobil, rumput laut. Hanya sedikit saja yang dekat dengan pemerintah,” tandasnya Jumat(5/6) lalu di Jakarta

Yuddy Chrisnandi bagian humas dan juru bicara tim sukses JK-Win mengatakan bahwa 95% bisnis yang dikelola oleh keluarga Jusuf Kalla baik itu anaknya, atau iparnya, adalah bisnis yang berhubungan langsung dengan sektor riil kemasyarakatan, tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Misalnya jual mobil, pabrik semen, toko, mall dan perhotelan. “Sekitar 5% saja yang terkait dengan pengadaan proyek-proyek yang ada dipemerintahan,”ucapnya. Yuddy juga menambahkan bahwa sekarang ini kan tidak sama dengan dulu. Semuanya serba transparan, semua serba tender dan ada pengawasan dari pers. Kalau sampai terjadi pelanggaran, pers bisa langsung melaporkan. “Tidak ada satupun bisnis keluarga dari Pak JK yang melanggar aturan-aturan dan difasilitasi oleh kekuasaan Pak JK,”tegasnya.

Selama Jusuf Kalla masuk dalam sistem pemerintahan, mulai menjadi kepala BULOG, menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan, Menko Kesra, kemudian Wapres tidak ada konflik kepentingan. “Tidak ada satu pun kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk bisnis keluarga. Jadi tergantung orangnya. Kalau ketemu orang yang seperti itu harus diproses secara hukum,”cetusnya.

Sofyan Wanadi ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan tegas membela Jusuf Kalla dan mengkritik materi kampanye seorang capres di Kemayoran tentang bisnis keluarga pejabat. ”Saya bela Pak JK karena seolah-olah pengusaha tidak boleh jadi presiden.Kenapa ada pembedaan? Kita sama-sama bayar pajak. Bahkan pengusaha bayar pajak lebih banyak. Itu black campaign yang tidak laku,” ujarnya,

Sofjan malah mempertanyakan balik posisi jabatan presiden Republik Indonesia yang selama ini hanya diduduki para politikus dan jenderal.“Kenapa hanya politisi. Kenapa hanya jenderal,” kata Sofjan Sabtu (6 /6) ketika menghadiri deklarasi Relawan Berani Bangkit Mandiri di Panti Trisula Perwari, Jakarta Pusat. Selain mempertanyakan mengapa cuma politikus dan jenderal yang jadi presiden, Sofjan juga mempersoalkan kesan yang selama ini muncul bahwa seolah-olah kalangan pengusaha Indonesia dianggap tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin pemerintahan.“Kenapa harus takut pengusaha jadi presiden. Kesannya pengusaha identik dengan KKN. Padahal kami sebagai pengusaha juga punya etika,” katanya.

Justru menurut Sofyan dengan latar belakang pengusaha, diharapkan bisa mendobrak kebuntuan aturan birokrasi sehingga ekonomi bisa tumbuh diatas 7%.
Aturan Main untuk Menjaga Konflik Kepentingan

Christianto Wibisono chairman Global Nexus Institute menilai terjunnya pengusaha ke dunia politik merupakan konsekuensi dari sistem politik demokratis. Dalam sistem politik demokratis terbuka para pengusaha dan profesional bebas untuk menjadi politisi dan bukan hanya terbatas untuk pejabat, pegawai negeri dan aktivis lembaga swdaya masyarakat (LSM). “Jadi ini berlaku diseluruh sistem politik demokrasi liberal,”ungkapnya.

Dalam pandangannya alasan para pengusaha itu terjun ke dalam dunia politik karena untuk mempertahankan interest mereka dari pengaruh politisi yang semakin terfragmentasi diantara tiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. “Jadi mereka ingin ikut dalam proses pelaksanaan kebijakan politik yang bisa mempengaruhi kepentingan mereka sebagai pengusaha,”ujarnya.

Taufiequrrahman Ruki mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan yang dikhawatirkan dari dwifungsi pengusaha-pengusaha adalah jika sampai terjadi konflik kepentingan. Menurutnya konflik kepentingan para pejabat negara merupakan akar dari korupsi. Selain itu juga ada potensi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan perusahaan.”Seorang pejabat yang juga pengusaha akan memerlukan fasilitas-fasilitas yang berasal dari kekuasaan,” kata Taufiequrrahman.

Seorang pejabat yang juga pengusaha kemungkinan juga akan menyulitkan bawahan mereka dalam menegakkan aturan dan akan membuat setiap keputusan yang dibuat pemerintah bersifat ’banci’. ”Semua kepentingan yang dibuat akan berpihak pada kepentingan ini dan kepentingan itu,”cetusnya. Itulah sebabnya tambah Taufiequrrahman harus ada aturan yang tegas dengan membuat larangan rangkap jabatan, apakah itu sebagai pimpinan partai atau pengusaha.

Sementara itu Christianto mengatakan saat ia dicalonkan menjadi ketua KPK pernah mengusulkan tiga UU sebagai aturan main bagi pengusaha yang menjadi pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan. Ketiga UU itu adalah UU Amnesti berpenaliti, para pejabat publik dan penyelenggara negara diberi peluang untuk memutihkan praktek KKN masa lalu dengan membayar denda kepada negara.

Lalu UU Pembuktian Terbalik, jika setelah satu tahun, para penyelenggara negara tidak memanfaatkan UU Amnesti Berpenalti maka akan diberlakukan UU PembuktianTerbalik. Seorang pejabat dengan gaji Rp10 juta per bulan tapi hartanya belasan miliar maka tidak akan mungkin membuktikan bahwa hartanya itu dari saluran halal, sebab pasti sarat praktek KKN dan kesempatan untuk memutihkan tidak dimanfaatkan, maka bisa langsung dikenakan pidana dan hukuman berat berupa penyitaan asset dan kurungan. Kemudian UU Anti Konflik Kepentingan mengacu kepada pola mencegah dwifungsi pengusaha dan penguasa. “Waktu itu Panitia seleksi menyatakan bahwa tiga program itu bukan untuk level KPK melainkan untuk calon presiden RI,” ujarnya.

Christianto juga menambahkan bahwa di Amerika Serikat, presidennya harus menempatkan asset bisnis pada lembaga blind trust management sehingga waktu ia mengambil keputusan tidak mencapuradukkan posisi sebagai pejabat publik dengan kepentingan bisnisnya.

Sedangkan menurut Yuddy aturan main untuk menjaga konflik kepentingan sebenarnya sudah diatur dalam KUHP dan UU Korupsi serta sumpah jabatan. Menurut pria yang juga menjadi anggota komisi I DPR Bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi persoalannya pada aparat yang bertugas menjalankan peraturan apakah inkonsisten terhadap peraturan-peraturan tersebut. ”Peraturannya sudah cukup memadai, tetapi kembali kepada yang menjalankan peraturan apakah inkonsisten terhadap peraturan-peraturan tersebut. Kalau pengusaha dilarang berusaha, apakah nanti semuanya pejabat atau keluarga pejabat, tidak boleh mencari makan? Apakah mereka harus terjun ke politik? Apa tidak lebih bahaya kalau misalnya bapaknya Presiden, anaknya harus jadi anggota DPR, lalu istrinya harus jadi anggota MPR, keluarga harus jadi menteri? Apa tidak lebih berbahaya? Kalau berusaha, usahanya benar sesuai dengan aturan mungkin bisa memberikan nilai tambah, menghasilkan pajak. Bisa membiayai kesejahteraan masyarakat kan lebih bagus. Yang penting tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada,”paparnya.

CIMB Islamic Bank Berhad Siap Menjadi Tiga Besar Islamic Bank di Asia

Interview
Chief Executive Officer CIMB Islamic Bank Badlisyah Abdul Ghani

Indonesia memang negara dengan dominasi umat muslim terbesar. Tapi kalau bicara soal perkembangan ekonomi syariah, Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia. Negara serumpun Indonesia ini sudah memulai mengembangkan konsep ekonomi syariah sejak puluhan tahun lalu, bahkan tahap development syariah yang berlangsung sekarang di Indonesia sudah dilakukan Malaysia di sekitar tahun 1983. Namun sebagai negara dengan mayoritas muslim, jelas pasar Indonesia terbilang menggiurkan. Sayangnya perkembangan Islamic financial di Indonesia masih memblunder pada perdebatan mana produk yang do able dan mana yang tidak. Padahal konsep ekonomi berbasis syariah diyakini tahan terhadap krisis bahkan menjadi salah satu jalan terbebas dari krisis. CIMB Islamic Bank Berhad adalah bagian dari CIMB Group yang menawarkan produk finansial berbasis syariah dikenal sebagai pioner dalam Islamic financial semakin mantap untuk berekspansi. Ditemui secara khusus di sela-sela Asian Financial Forum yang berlangsung di Hong Kong beberapa waktu lalu, Chief Executive Officer CIMB Islamic Bank Berhad, Badlisyah Abdul Ghani memaparkan tentang prospek ekonomi berbasis syariah dan prediksinya bagi Indonesia kepada Evi Ratnasari dari Warta Ekonomi. Berikut petikannya:

Sistem keuangan syariah disebut-sebut tahan dan bisa menjadi salah satu jalan keluar dari krisis, tanggapan Anda?
Disaat krisis ini tampak bahwa sistem keuangan syariah tidak terkena dampaknya, padahal aktivitas ekonomi memang mengalami penurunan, tapi kami tidak mengalami suffer seperti yang dialami sistem keuangan konvensional. Syariah bisa tahan terhadap krisis karena dalam beberapa produknya jelas lebih strick ketimbang produk keuangan konvensional karena ketika Anda membeli produk syariah Anda harus bisa memastikan untuk apa investasi tersebut digunakan.

Apakah menurut Anda sistem keuangan konvesional harus belajar dari sistem keuangan berbasis syariah?
Ada beberapa hal yang bisa di pelajari dari sistem keuangan syariah. Pertama sebagai suatu sistem keuangan tetap harus menyediakan produk yang mampu membuat dana nasabah tumbuh atau produktif. Tapi kita kembangkan dana tersebut ke produk yang jelas dan riil. Kedua kita tidak menjanjikan secara ekstrim keuntungan yang sangat besar kepada nasabah dan ketiga nasabah harus benar-benar tahu dana itu diinvestasikan untuk apa dan kemana.

Bagaimana potensi bisnis keuanga syariah jika dibandingkan dengan konvensional?
Bisnis keuangan syariah akan berkembang dan terus tumbuh. Namun kalau dilihat dari nilainya saat ini memang relatif kecil kalau dibanding dengan konvensional market. Kalau Anda melihat ke capital market, bisa dikatakan di tahun 2006 secara global baru sekitar US$13,8 miliar, sedangka konvensional jauh di atas itu. Jadi memang masih kecil tapi masih akan terus berkembang. Pertumbuhan syariah secara global dari tahun ke tahun sekitar 20% sedangkan kalau untuk Malaysia pertumbuhannya secara year on year sekitar 35%.

Di tengah krisis saat ini menurut Anda peluang dan tantangan apa yang di hadapi oleh bisnis keuangan syariah?
Kesempatannya adalah sangat mungkin masuk ke market dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Sedangkan tantangannya adalah harus bisa meyakinkan dan memastikan kepada pasar bahwa keuangan syariah menyediakan produk yang kompetitif dan berkualitas tinggi dan memiliki komitmen penuh untuk menyediakan kebutuhan pasar.

Dalam pertemuan KTT G-20 pada November lalu, negara-negara maju mendesak agar adanya reformasi sistem keuangan di bank dunia dan IMF. Apakah menurut Anda sistem keuangan syariah bisa menjadi salah satu sistem yang berlaku secara global?
Hal ini sempat mencuat karena Bank Dunia dan lembaga kuangan lainnya seperti IMF negara anggotanya terdiri dari beberapa negara islam dan mereka punya pengetahuan untuk menyediakan layanan berbasis syariah. Namun selama ini memang belum ada yang memikirkan bahwa Islamic fnancial akan menjadi salah satu mainstream.

***

Badlisyah Abdul Ghani bergabung dengan CIMB Group sejak tahun 2002, ia resmi menjabat CEO Islamic Bank Berhad sejak 2006 silam. Usianya relatif muda, masih 34 tahun, namun ia dikenal sebagai salah satu leader di dunia Islamic financial, ia yang memperkenalkan SUKUK al Ijarah, Istina’ SUKUK dan Musyarakah ABS/RMBS kepada dunia. Tahun 2004, ia masuk dalam jajaran Global Top 20 Pioneers in Islamic Finance dari Euromoney, pada 2007 ia terpilih sebagai Islamic Banker of the Year dan Best Individual Banker in 2007 dari Islamic Finance News Poll, terakhir ajang The Asian Banker Achievement Awards 2007, lulusan University of Leeds, United Kingdom ini dianugerahi gelar The Asian Banker Promising Young Banker Award for Malaysia 2007. Selain itu ia juga menjabat sebagai Direktur untuk CIMB Islamic Investment House (Bahrain) dan CIMB Islamic Funds LCC Limited (Brunei Darusalam). Melihat pasar Indonesia yang menggiurkan Badil begitu ia biasa disapa, bertekad akan terus mengembangkan ekspansinya di Indonesia. “250 cabang di Indonesia ditambah branch lainnya di Malaysia itu akan membuat CIMB Group menjadi bank Islam terbesar dalam hal jaringan. Kami siap untuk menjadi tiga besar Islamic Bank di Asia jika dilihat dari total aset dan jumlah deposit,” tegasnya.

***

Apa bedanya syariah Indonesia dan Malaysia menurut penilaian Anda?
Perbedaannya pada level development, Malaysia memulai jauh lebih awal yakni sejak 1953 dan Malaysia telah melewati semua proses mulai dari pembangunan infrastrukturnya yang dibutuhkan, termasuk juga soal produk dan frameworknya. Sementara Indonesia baru saja memulai. Jadi yang dilakukan Indonesia sekarang adalah apa yang dilakukan Malaysia selama berpuluh tahun lalu. Level development yang dilakukan Indonesia sekarang sudah dilakukan Malaysia sekitar tahun 1983-1984. Perbedaan lainnya karena Malaysia sudah mempunyai struktur market, dan semua syariah produk tidak kami batasi untuk beredar di market. Tapi di Indonesia masih membahas apa yang bisa diterapkan sementara di Malaysia semua produk do able. Di Indonesia masih dibahas mana yang benar dan mana yang tidak. Sementara Malaysia tidak mau membuang waktu untuk membahas mana yang do able dan tidak. Produk yang available di Indonesia jelas available juga untuk Malaysia. Padahal pasar Indonesia jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Di Timur Tengah kondisinya juga sama dengan Indonesia, masih dalam tataran perdebatan mana produk yang do able dan tidak.

Seberapa besar pasar syariah di Indonesia?
Sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia. Nilai total aset di Indonesia sekitar US$ 300 miliar padahal populasinya sekitar 200 jutaan. Artinya kalau Anda punya 10% dari populasi yang menggunakan jasa keuangan syariah maka akan menjadi lebih besar ketimbang Malaysia. Jadi kalau kita punya dua juta customer saja di Indonesia maka akan jauh melebihi jumlah custumer yang ada di Malaysia. Itu gambaran potensinya.

Artinya Indonesia menjadi pasar yang sangat menggoda bagai CIMB?
Iya. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pasar keuangan berbasis syariah terbesar. Kita punya CIMB Niaga Syariah di Indonesia, kita punya 250 cabang yang siap menyebarkan produk kita. Kita juga sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan kami akan membangun 400 cabang lagi untuk menjual produk CIMB syariah di Indonesia. Nanti semua cabang yang dimiliki CIMB Niaga tentu akan menjual produk-produk syariah.

Bagaimana dengan target CIMB syariah sendiri?
Kalau kita melihat jumlah cabang di Indonesia sebanyak 250 cabang ditambah dengan 350 lainnya di Malaysia itu akan membuat CIMB Group menjadi bank Islam terbesar dalam hal jarinagn. Target kami sendiri yakni menjadi tiga besar Islamic bank di Asia jika dilihat dari total aset dan jumlah deposit. Kalau secara group bisnis syariah saat ini menempati peringkat kelima dalam bisnis grup CIMB atau masih kurang dari 10%. Dalam dua atau tiga tahun lagi kami akan meningkatkan porsinya menjadi sekitar 20% karena itu kami akan terus membuat produk-produk yang sesuai syariah.

Berapa besar target yang ingin dicapai oleh CIMB Syariah di Indonesia?
Semua produk yang kita lepas di Malaysia tentu akan kita lempar juga di Indonesia dan ini tentu akan meningkatkan market share di Indonesia. Secara konservatif kita akan melihat 1% peningkatan terhadap market share di Indonesia, walaupun saya percaya akan ada ruang untuk share yang lebih besar. Karena secara statistik di Indonesia masih agak rumit dan kita masih memastikan angkanya. Kami ingin menjadi lima besar di Indonesia dalam total aset dan dana pihak ketiga.

Bakrie & Brothers : Mengincar Dana dari Green Fund

Di 2010 ini Bakrie & Brothers (BNBR) memiliki sejumlah agenda besar. Selain meningkatkan kepemilikannya di sejumlah anak usaha BNBR juga berencana melakukan global roadshow.

Sabtu 30 Januari lalu jam menunjukan pukul 09:20 wib ketika Bobby Gafur Umar memasuki coffe shop di hotel Darmawangsa. Pagi itu Bobby berpenampilan kasual dan nampak lebih santai. Menggunakan kemeja putih dan denim berwarna hitam. “Maaf terlambat,” ujarnya sambil tersenyum. “Kita ngobrol di lounge saja ya,” sambungnya sambil bergegas menuju lounge hotel. Pria berusia 43 tahun itu pada Juni 2009 lalu baru ditunjuk kembali sebagai CEO Bakrie & Brothers (BNBR). Sebelumnya pada tahun 2002 – 2008 ia juga sempat memegang tanggung jawab yang sama. Hanya saja, kala itu BNBR adalah perusahan holding atau operasional. Berbeda dengan sekarang yang telah bertransformasi menjadi perusahaan investasi. Sejak 2008 lalu BNBR melakukan transformasi bisnis dari perusahaan holding menjadi strategic investment company. Kini tanggung jawab mengawal transformasi itu ada di pundak Bobby. “ Saat ini kita tengah melakukan perubahan-perubahan sekaligus perencanaan,” ujarnya.

Alumni University of Arkansas, Amerika Serikat ini melanjutkan, salah satu bentuk perubahaan yang dilakukannya adalah dengan melakukan penataan ulang organisasi den melakukan pergantian manajemen. BNBR akan memperkuat organisasinya dengan memperbanyak orang-orang keuangan. Salah satunya dengan menempatkan Michael Lucente mantan managing director di Merrill Lynch menjadi chief of investment officer. BNBR juga membentuk divisi baru yakni divisi investment.

Mengincar Natural Resaources & Energi

Menyangkut aksi korporasi, di 2010 ini Bobby mengatakan akan mengincar perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam (natural resources) dan energi. “Dua industri tersebut menurut saya memiliki prospek yang bagus. Kebetulan di grup kita ada Bumi Resources dan Bakrie Sumatera Plantation. Jadi kita akan mencoba meningkat kepemilikan di Bumi dan Bakrie Sumatera Plantation,” paparnya.

Namun di sisi lain Bobby menambahkan, pihaknya melihat tahun ini properti mengalami kebangkitan dan memiliki prospek yang bagus. Apalagi harga properti di Indonesia dalam pandangannya masih terbilang murah. Jadi BNBR juga berencana untuk menambah kepemilikannya di Bakrieland Development. Untuk kepemilikan di Bumi Resources dan Bakrie Development , BNBR berencana menguasai lebih dari 20% saham. Akibat krisis pada 2008 lalu BNBR harus rela melepaskan kepemilikannya di Bumi Resources dari 35% menjadi 16%. “Sekarang kita sudah menuju angka di atas 20%, kita kumpulkan lagi karena kita percaya Bumi memiliki potensi upside. Kedua, di Bakrie Developmet dari 14,5% sekarang sudah 21%. Dari seluruh portofolio, kita punya target menjadi pengendali,” ujar pria yang baru saja menjalankan ibadah umroh pada 2009 lalu itu.

Tak hanya menambah kepemilikan di beberapa anak usaha yang dianggap memiliki potensi dan prospek yang baik, BNBR juga berencana mengurangi kepemilikannya di beberapa perusahaan yang dianggap kurang menguntungkan atau kurang memberikan kontribusi seperti perusahaan pipa. Sayangnya Bobby menolak menyebutkan berapa besar porsi pengurangan saham di perusahaan tersebut. “Kita tidak bisa sebut angkanya tapi angkanya cukup signifikan. Target kita minimum memiliki 10%,” katanya.

Global Roadshow

Selain menambah atau mengurangi kepemilikan saham di anak usaha, BNBR juga berencana menggandeng mitra strategis. Program global roadshow akan dilakukan mulai Februari tahun ini dan merupakan kelanjutan regional roadshow yang telah dilakukan pada tahun lalu. Adapun negara yang akan dikunjunginya adalah Jerman dan Inggris. Setelah itu Bobby akan terbang ke Timur Tengah termasuk ke Dubai. Meski Dubai sempat jatuh, pria jebolan Fakultas Teknik Universitas Trisakti pada 1992 ini melihat Dubai akan kembali stabil dalam waktu dekat. Di bulan Maret dan April perjalanan Bobby akan berlanjut ke Amerika dan Eropa.

Bobby mengatakan perjalanannya ke Negeri Hitler untuk mendapatkan akses dana dari hedge fund yang bergerak di bidang sustainable energi atau disebut green fund. Sedangkan di London, Inggris dirinya bertemu dengan fund manager yang tertarik untuk masuk ke emerging market dan melakukan pertemuan dengan beberapa calon mitra strategis yang akan digandeng oleh BNBR untuk masuk di PT Bakrie Metal Industries (BMI). Namun sayangnya Bobby kembali mengunci mulutnya rapat-rapat dan tidak menyebutkan siapa mitra startegis yang ditemuinya itu. “Mereka pemain besar bukan dari Eropa. Masih pretty early untuk diberi tahu, kita di sana masih harus presentasi, tapi mereka sudah datang ke pabrik kita melihat-lihat, dan untuk manajemennya kita masih konsultasikan lagi,” Bobby menjelaskan.

BMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan semua produk logam berat dan bisnis konstruksi. BMI yang didirikan pada 2008 lalu ini menghasilkan bauran produk yang luas, termasuk rangkaian lengkap pipa baja dan rekayasa, rekayasa dunia dan jasa konstruksi, baja bergelombang, bahan bangunan dan produk besi cor. Rekanan BMI, saat ini antara lain Jasa Marga, Pertamina, Perusahaan Gas Negara, Caltex, Gulf Resources, Amtrade Internasional, dan ConocoPhilliips.

BNBR juga telah menciapkan skema penawaran umum perdana (IPO) untuk anak usahanya yang lain yakni Bakrie Indo Infrastruktur. “Untuk infrastruktur harus kita persiapkan dulu satu sampai dua tahun lagi,” ungkapnya. PT Bakrie Indo Infrastruktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang didirikan pada 2008. Bakrie Indo Infrastruktur bergerak di proyek pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, infrastruktur, minyak dan gas dan telekomunikasi. Saat ini, proyek yang tengah digarapnya adalah PLTU Tanjung Jati A dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

Jeli Melihat Peluang

Dalam pandangan Pardomuan Sihombing, kepala riset Paramitha Alfa Securities transformasi bisnis yang dilakukan BNBR akan membuat perusahaan lebih fokus pada strategi. Berbeda dengan holding yang lebih banyak melakukan operasional. Dengan menjadi perusahaan investasi perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Bakrie ini akan lebih lincah dan mudah dalam mengakses dana global sehingga akan lebih ekspansif.

Menyangkut rencana global roadshow yang dilakukan dalam waktu dekat, menurutnya BNBR memiliki peluang dan bisa mengantongi banyak uang jika bisa meyakinkan para investor bahwa BNBR akan memberikan retrun yang tinggi. Apalagi secara umum Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan memiliki kelebihan sumber daya alam dan BNBR memiliki sejumlah portfolio yang bergerak di sumber daya alam. ”Selama barangnya bagus dan bisa memberikan return yang baik BNBR bisa menggandeng investor mana saja. Uang itukan selalu mengalir ketempat yang returnnya tinggi,” cetusnya.

Salah satu peluang yang cukup jeli ditangkap oleh BNBR lanjut Pardomuan adalah berusaha untuk mengakses dana dari green fund. “ Kalau BNBR menjadikan green fund sebagai target mereka, BNBR cukup jeli dalam melihat peluang ini. Sebab saat ini ada kewajiban di negara-negara maju atau industri untuk menekan emisi karbon di negaranya. Dana yang disediakan untuk program itu cukup besar,” paparnya.

Berapa besar dana green fund ini? Rachmat Witoelar, ketua dewan nasional perubahan iklim dalam kesempatan yang berbeda mengatakan, dalam konfrensi Kopenhagen, Denmark akhir Desember lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mematok target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020. Ada sekitar 26,6 juta hektare lahan yang direncanakan akan diperdagangkan dalam proyek carbon offset. Rachmat memperkirakan dengan penurunan sebesar 26%, Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan lebih dari satu miliar dolar. Sedangkan Indonesia Forest Climate alliance memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh melalui skema REDD (reduced emissions from deforestation and degradation ) yaitu sekitar US$ 500 juta sampai dengan US$2 miliar.

Kredit Karbon Memberikan Keuntungan Lebih Dari Kelapa Sawit

Selain untuk menekan emisi gas rumah kaca kredit karbon juga bisa memberikan keuntungan yang lebih dari kelapa sawit

Sabtu, 17 Oktober 2009 lalu Pemerintahan Maldives melakukan aksi yang mengejutkan dunia. Presiden Maldives Mohammed Nasheed bersama ke sebelas menterinya menggelar rapat kabinet di bawah laut. Suatu aksi yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah negara manapun di dunia. Rapat kabinet yang berlangsung selama 30 menit di pantai sebelah utara Male, ibukota Maldives, di kedalaman 20 kaki itu bukan untuk mencari sensasi ataupun masuk dalam Guinness World Record. Tapi memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada negara yang berpenduduk 369.000 itu beberapa tahun kedepan.

Sebagai negeri kepulauan yang berada di Samudera Hindia dengan tinggi daratan hanya sekitar dua meter di atas permukaan laut., negara Maldives terancam tenggelam. Dengan aksi tersebut Presiden Maldives berharap agar dunia lebih memperhatikan bahayanya pemanasan global dan mengambil langkah nyata untuk mengatasinya.”Kami kini ingin menyadarkan banyak orang bahwa Maldives merupaakan negara yang berada di garis depan (dalam pemanasan global). Ini bukan sekadar isu untuk Maldives, namun juga bagi dunia,” kata Nasheed. Pemerintah Maldives juga berencana untuk membeli wilayah baru bagi rakyatnya untuk mengantisipasi bila tanah air mereka yang lama tenggelam.

Ancaman ini tidak hanya dialami Maladives saja. Ada sekitar lebih dari 40 pulau yang terancam tenggelam. Sejatinya saat ini peradaban manusia tengah terancam. Akibat pemanasan global sudah ada sekitar 25 juta orang terpaksa pindah pada tahun 2007 dan sedikitnya 18 pulau telah tenggelam diseluruh dunia. Kiribati adalah salah satu negara dimana tiga pulau karangnya telah tenggelam. Republik Kiribati berada di Samudra Pasifik, terdiri dari 32 gugus karang jumlah penduduk sekitar 107.800 jiwa.

Dalam dalam sebuah pertemuan dunia, Presiden Republik Kiribati Anote Tang mengatakan bahwa penduduknya telah banyak mengungsi ke negara Australia dan New Zealand. Tong pun berharap agar negara-negara anggota PBB mau membantu menerima masyarakatnya yang mengungsi akibat perubahan iklim “ Ada penduduk yang seluruhnya harus direlokasikan , desa-desa yang sudah ada disana selama lebih dari satu dekade mungkin satu abad, sekarang mereka harus dipindahkan , dan tempat dimana mereka tinggal selama beberapa dekade sudah tiada lagi. Tempatnya telah terkikis habis,” ujarnya.

Indonesia sendiri diramalkan akan kehilangan lebih dari 2000 pulau pada tahun 2050. Saat ini Indonesia telah kehilangan 24 pulau akibat tsunami di Aceh, abrasi dan eksploitasi yang berlebihan. Jelaslah sudah bahwa pemanasan global telah mengancam peradapan manusia dan telah menjadi isu dunia karena itu perlu dilakukan tindakan nyata untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga bisa mengurangi efek terjadinya perubahan iklim. Untuk itulah Pada Desember 2009 lalu, pertemuan internasional soal isu perubahan iklim kembali digelar di Kopenhagen, Denmark. Para delegasi dari berbagai negara berkumpul dan membahsa masa depan bumi ini.

Perdagangan emisi karbon

Penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi dan salah satu unsur penyebab terbesar pemanasan global adalah emisi gas karbon dioksida (CO2). Porsi terbesar pelepasan gas CO2 ke atmosfer adalah sektor industri yaitu sebesar 80%. Sisanya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan lain-lain. Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di atmosfer terutama gas CO2, negara-negara di dunia sepakat untuk melakukan penurunan emisi gas CO2 yang tergabung dalam wadah internasional yaitu UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change). Dalam protokol Kyoto, setiap negara diwajibkan untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida rata-rata 5,2% untuk kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012.

Menurut Sulistyowati asisten deputi bidang pengendalian dampak perubahan iklim Kemneterian Negara Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki beberapa program mitigasi dan adaptasi. Program yang terkait dengan mitigasi diantaranya dengan melakukan monitoring emisi gas rumah kaca, melakukan pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan, industri, transportasi, persampahan dan melakukan skema CDM (clean development mecanism) dan skema REDD (reduced emissions from deforestation and degradation).

CDM dan REDD adalah suatu skema perdagangan kredit karbon. REDD adalah kompensasi yang diberikan bila tidak melakukan penebangan hutan sedangkan CDM kompensasi bila melakukan penanaman. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup total emisi di Indonesia adalah 638,975 Gg Co2 eq dan potensi CDM di Indonesia yang akan menjadi sumber devisa negara per Mei 2009 sebanyak 265 juta ton. Munculnya skema kredit karbon menurut Rachmat Witoelar ketua dewan nasional perubahan iklim karena mengurangi emisi karbon dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil prosesnya berjalan lambat. “Bukan hanya lambat tapi lambat sekali bahkan ada perlawanan,” cetusnya. Lalu munculah ide perdagangn karbon (Carbon Trade) sebuah mekanisme pasar yang diperuntukkan untuk menanggulangi pemanasan global.

Di bawah UNFCCC, Negara-negara diijinkan untuk menggunakan sistem perdagangan untuk membantu mereka memenuhi target pengurangan emisi. Apabila suatu negara tidak mampu memenuhi target penurunan emisi, maka negara tersebut dapat membeli ijin pengurangan emisi dari negara yang mempunyai target pengurangan emisi lebih rendah atau negara-negara yang mampu melakukan pengurangan emisi karbon. Pihak swasta atau perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Atau dengan kata lain bagi negara yang tidak mampu memenuhi kewajiban, dapat membeli nilai offset-nya dari negara-negara yang bisa menurunkan emisi karbon tersebut. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan.

Kredit karbon dikeluarkan oleh UNFCCC dalam bentuk CER (certified emission reduction, dalam ton CO2 ekuivalen). CER tersebut selanjutnya dapat dikomersialisasikan di bursa saham karbon, dengan harga berkisar antara 13 – 15 Euro per ton CO2 di bursa saham London pada September 2009 lalu. Rachmat melanjutkan dengan skema REDD negara pemilik hutan, termasuk Indonesia berpotensi memperoleh insentif.

Dalam konfrensi Kopenhagen, Denmark akhir Desember lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mematok target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020. Ada sekitar 26,6 juta hektare lahan yang direncanakan akan diperdagangkan dalam proyek carbon offset. Rachmat memperkirakan dengan penurunan sebesar 26%, Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan lebih dari satu miliar dolar. Sedangkan Indonesia Forest Climate alliance memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh melalui skema REDD yaitu sekitar US$ 500 juta sampai dengan US$2 miliar .

Dari studi yang dipimpin oleh Oscar Venter dari University of Queensland, Australia ternyata keuntungan dari menjual jutaan kredit karbon dari 3,3 juta hektare hutan hujan tropis tidak kalah dari mengkonversi hutan itu menjadi perkebunan kelapa sawit. Program REDD bisa berkompetisi dengan perkebunan kelapa sawit untuk kredit senilai US$ 10 sampai US$ 33 per ton karbon. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Conservation Letters pada 5 Juni 2009 ini juga mengungkpkan keuntungan lainnya dari menjual kredit karbon adalah membuat utuh kekayaan hayati hutan dan 2,1 miliar ton karbon tidak terlepas ke atmosfer

Namun dalam pandangan Firdaus Cahyadi, knowledge sharing officer for sustainable development, OneWorld-Indonesia dalam tulisan yang berjudul Proyek Carbon Offset dan Ketidakadilan Iklim, proyek karbon offset khususnya di sektor kehutanan, justru berpotensi mengusir petani dan penduduk di sekitar hutan yang telah sekian lama memanfaatkan hasil sumber daya hutan secara lestari. Di Ulu Masen, Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya, sekitar 750 ribu hektare tanah rakyat sudah tidak boleh ditinggali dan digarap lagi. Di Muara Jambi, para petani harus berjuang melindungi tanah pertanian mereka seluas 101 ribu hektare tanah yang diklaim menjadi kawasan konservasi dalam proyek carbon offset.

Menurut Firdaus sejatinya, sebagai negara berkembang, Indonesia belum memiliki kewajiban untuk mengurangi gas rumah kaca. Negara-negara maju sebagai penyebab perubahan iklimlah yang seharusnya lebih bertanggung jawab menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam negerinya masing-masing. Firdaus juga berpendapat bahwa negara-negara berkembang adalah korban perubahan iklim yang dipicu oleh keserakahan negara-negara maju dalam mengkonsumsi energi fosil.

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers